SAWAHAN, METRO
Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.
Saat ini pokir bagi wakil rakyat di DPRD Kota Padang bentuknya bukanlah uang. Namun, berbentuk persoalan di tengah masyarakat pada suatu daerah yang disampaikan ke dewan oleh warga. Selanjutnya, legislatif menginformasikan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Usulan yang disampaikan itu dimasukkan dalam kegiatan OPD yang dibahas dalam APBD yang realisasikan di 2022 disusun pada 2021,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen, Rabu (10/2).
Menurutnya, kebutuhan yang diajukan warga batasannya tak terbatas dan bebas. Sepanjang itu bisa diakomodir, maka realisasinya lambat laun akan terlaksana.
“Permintaan yang disampaikan bisa fisik dan non fisik. Untuk fisik, diantaranya pembangunan drainase, jalan. Sedangkan non fisik seperti pelatihan-pelatihan,” ucap kader PKS ini.
Total anggaran pokir tergantung kebutuhan. Bisa saja besaranya Rp1 miliar atau paling kecil Rp5 juta. Realisasinya, tentu harus mengacu pada aturan yang ditetapkan Undang-undang atau Perwako (Peraturan Wali Kota) pada daerah masing-masing.
Untuk diketahui, sesuai yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, Medi Iswandi menyampaikan poin-poin yang disampaikan warga itu akan di input dalam suatu aplikasi daerah yang dinamakan Sistem Informasi Daerah (SIPD) yang diatur Kementerian Dalam Negeri.
“Jika usulan itu telah masuk dalam kegiatan OPD, maka namanya tak lagi Pokir namun program OPD,” ujar mantan Kadisbudpar Padang ini.
Nominal dewan mendapatkan pokir, menurut Medi tak dapat ditetapkan. Itu acuannya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD). Perbedaan di 2020 dengan 2021, lanjutnya tak ada. Hanya saja tahun lalu, pokir dewan dialihkan untuk penanganan corona virus.
“Akibat pendemi seluruh perencanaan yang masuk dalam OPD terpaksa dananya dipakai untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat Padang,” paparnya.
Sementara untuk bantuan sosial kata Medi, langsung pemohon bersangkutan menyelesaikannya. Penerimanya tentu harus memenuhi aturan yang ditetapkan. (ade)
