BATANG ARAU, METRO
Tidak hanya petugas kebersihan yang belum menerima gaji mereka, hingga kini pegawai non PNS, seperti guru honor dan tenaga kontrak belum bisa menerima gaji. Hal itu karena penganggaran APBD yang masih berproses.
Namun untuk mengatasi kepanikan mereka, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang mensiasati dengan memberikan pinjaman dengan dana talangan. Kepala DLH Kota Padang Mairizon mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan semua petugas kebersihan yang jumlahnya mencapai 214 orang. Masing-masing mereka mendapat dana talangan sebesar Rp 500 ribu per orang. Uang ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban para petugas kebersihan itu menjelang gaji mereka keluar.
“Ya, saya sudah kumpulkan mereka. Kita sudah talangi dulu gaji mereka sebesar Rp 500 ribu. Dan sekarang mereka sudah bekerja kembali,” tandas Mairizon.
Gaji para petugas kebersihan memang terlambat dibayarkan karena sistem pencairan penganggaran APBD. “Memang sistemnya begitu. Belum bisa cair anggaran. Ini karena program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” tukasnya.
Mulai tahun 2021 ini, petugas kebersihan bakal mendapatkan gaji sebesar Rp 2,4 juta. Gaji mereka sudah disesuaikan dengan standar Upah Minimun Regional (UMR). Jika ditambahkan dengan uang makan tiap harinya, maka masing-masing petugas itu bisa menerima sebesar Rp 3 juta sebulan.
“Sekarang gaji mereka sudah naik. Bisa menerima Rp 3 jutaan juga sebulan,” sebut Mairizon.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi mengatakan saat ini keterlambatan gaji guru honor juga terlambat karena pengaruh APBD yang belum cair. Fenomena ini, kata dia selalu terjadi setiap awal tahun. Diharapkan para guru honor untuk bersabar sampai anggaran bisa dicairkan.
“Kita mau talangi pakai apa. Tak ada uang. Makanya harus bersabar dulu,” tandas Habibul.
Terkait gaji guru honor tidak bisa disamakan dengan tenaga kebersihan. Karena mereka sesuai jam mengajar. “Kalau guru pembayaranya sesuai jam mengajar,” singkat Habibul.
Untuk diketahui, gaji guru honor dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dibayarkan karena adanya perubahan regulasi sistem penggajian dari pemerintah pusat. Regulasi tata kelola penggajian per Januari 2021 menggunakan aplikasi baru, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD). Sementara Pemko Padang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah (SIBKD).(tin)
