SUDIRMAN, METRO
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang, Habibul Fuadi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan provinsi terkait penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yang akan memberikan sanksi jika ada yang mewajibkan pelajar pakai jilbab.
“Ya, kita koordinasi dulu lah dengan provinsi sambil menunggu arahan dari kementerian,” sebut Habibul singkat, Jumat (5/2).
Terkait kemungkinan langkah atau keputusan apa yang akan diambil Disdik Padang, Habibul tidak mau berkomentar banyak. Menurutnya, bukan kapasitas dia menjawab hal itu. “Itu bukan kapasitas saya menjawabnya. Kita koordinasi dulu,” tandas Habibul.
Sumbar, khususnya Kota Padang jadi sorotan karena keluarnya SKB tersebut berkaitan polemik di Padang, Januari lalu. Seorang siswi non-muslim mengklaim dipaksa sekolah mengenakan jilbab meski aturan itu hanya untuk muslimah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim aktif mengomentari kejadian tersebut.
Sebelum kejadian itu, sejumlah insiden pelarangan mengenakan jilbab di sekolah lebih dulu mencuat. Di antaranya di Denpasar dan wilayah lain di Bali (2014), Jayapura (2014), Maumere (2017), dan Manokwari (2019). Selain di Padang, keluhan siswi non-Muslim yang diminta berjilbab juga sempat muncul di Rokan Hulu pada 2018.
SKB yang diteken Mendikbud, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yakut Choilil Coumas melarang keduanya, baik pewajiban maupun pelarangan atribut keagamaan di sekolah negeri. Aceh yang menerapkan syariat Islam dikecualikan dari SKB tersebut.
Sebelumnya, Pemko Padang belum menyatakan sikap resmi terhadap SKB 3 menteri soal aturan atribut keagamaan di sekolah. Aturan itu akan segera dikaji secara detail.
Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan pihaknya masih menantikan detail dari isi SKB Mendikbud, Menteri Agama dan Mendagri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah.
Kadar Emas Kepala Daerah bisa Diukur
Terpisah, pencetus aturan pemakaian jilbab bagi pelajar di Kota Padang yang juga Wali Kota Padang dua periode, Fauzi Bahar menyayangkan keluarnya SKB tiga menteri yang akan memberi sanksi kepala sekolah, kepala daerah yang mewajibkan siswanya memakai jilbab. Menurut Fauzi SKB itu membuktikan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bukanlah orang pendidik. Sehingga tidak paham dengan esensi mendidik.
“Ini menunjukkan menteri kita bukan berasal dari kalangan pendidik. Makanya, keputusan beliau tidak mencerminkan ilmu tentang mendidik anak,” sebut Fauzi Bahar.
Dikatakan Fauzi, mendidik anak umur 7-17 tidak gampang karena mereka sedang dalam fase perubahan. Mereka harus dikekang. Tidak bisa dibebaskan.
Ia mencontohkan, pada pembagian harta warisan kepada anak dibawah umur, belum bisa mengelola warisan secara otomatis. Harus terlebih dahulu dipegang oleh orang dewasa. Jika anak itu sudah dewasa, baru bisa diberikan.
Begitu juga pada kewajiban menutup aurat. Jika satu orang membuka jilbabnya dan berpakaian pendek, maka yang lain juga cemburu dan mengikuti. Akhirnya, semua mengikutinya. “Semua siswa bakal bebas membuka auratnya. Ini yang kita takutkan. Jika pemerintah daerah tidak arif dengan keputusan menteri yang tidak ada urgensinya ini,” tandas Fauzi.
Dalam kondisi sekarang menurutnya, kadar emas masing-masing kepala daerah di Sumbar ini diuji. “Apakah 100 persen atau 24 karat, atau 70 karat atau 50 karat, saat ini ditentukan,” terang Fauzi Bahar.
Yang jelas menurutnya, Fauzi Bahar mengimbau semua orang tua agar tetap menganjurkan anak-anak mereka menutup aurat. Karena, pakaian itu yang akan menyelamatkan mereka dari kejahatan mata atau sejenisnya.
“Kita mengimbau para orang tua agar tetap mewajibkan anak anka mereka untuk menurut aurat demi keselamatan mereka,” tandas Fauzi Bahar.
Seperti yang diketahui, saat ini ada enam keputusan utama dari SKB tiga menteri terkait pakaian sekolah ini. Diantaranya, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara; seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
Ketiga, Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Keempat, Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.
Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar yaitu, Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan, gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota, Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.
Keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. (tin)
