SAWAHAN, METRO
Komisi IV DPRD Padang meradang di hadapan Dinas Pendidikan (Disdik), Asisten I, Bagian Hukum dalam rapat bersama soal Surat edaran (SE) Disdik tentang seragam sekolah, saat rapat di gedung DPRD Padang, Kamis (4/2).
Tak hanya itu, anggota DPRD Padang, Budi Syahrial yang hadir Walk Out (WO) dari rapat karena Kadisdik Padang Habibul Fuadi tidak hadir.
“Kita butuhnya pimpinan dinas, sebab kebijakan yang sah itu diambil kepala dinas. Jika Kabid dan pihak lainnya yang hadir, regulasi yang dikeluarkan tidak kuat,” ucap kader Gerindra ini.
Ia mengatakan, DPRD adalah lembaga terhormat dan fungsinya salah satu adalah pengawasan. Apabila undangan diwakili bawahan, maka marwahnya roboh dan legislatif yang ada tak dianggap keberadaannya.
Anggota DPRD Padang Dewi Susanti meminta pada Disdik tak sembarangan mengambil keputusan untuk warga. Jangan terbebani warga.
Koordinator Komisi IV DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyesalkan SE itu dan minta dicabut kembali edarannya. “Kita kecewa dengan apa yang diterbitkan Disdik,” ujarnya.
Ia menyarankan, agar Disdik bersikap bijaksana dan koordinasi dengan semua pihak termasuk Komisi IV DPRD sebelum mengeluarkan keputusan. Sehingga sinkronisasi terwujud dan masalah tak timbul.
“Komunikasi perlu tujuannya dalam rangka sinergisitas dan kebijakan yang akan ditetapkan tak membuat warga terbebani,” ucap ketua DPRD Kota Padang ini.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry menegaskan, di tengah ekonomi sulit seperti sekarang akibat pandemi Covid-19, Disdik mestinya tidak gegabah dan memberatkan warga dalam seragam sekolah dan menyesuaikan pakaian yang telah ada sebelumnya.
Ia berharap, Disdik mengkaji ulang SE itu. Agar keributan tak booming dan keamanan terwujud.
Asisten I Bidang Kesra dan Pemerintahan Setda Padang, Edi Hasymi secara resmi mencabut SE terkait tata cara berpakaian pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan akan dikoordinasikan dengan pimpinan soal aturan seragam.
Apalagi, sekarang, SKB 3 Menteri lahir atau terbit dari pusat. Untuk diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas resmi menerbitkan SKB 3 Menteri.
Menurut Nadiem, penerbitan SKB 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nadiem mengungkapkan ada enam keputusan utama penggunaan pakaian seragam di sekolah negeri.
Enam keputusan dari SKB 3 menteri itu adalah, pertama mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
Ketiga, Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Keempat, Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan.
Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, maka saksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:
Keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuaan SKB 3 Menteri ini, sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.
“Kita akan sikapi dengan baik dan komunikasikan dengan DPRD. Supaya kekeliruan tak muncul dan warga tak terbebani,” ucap mantan Kalaksa BPBD Padang ini. (ade)
