PADANG, METRO
Masa Jabatan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno akan berakhir pada 12 Februari 2021. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (KPU Sumbar) mengatakan, kemungkinan besar, setelah masa jabatan Irwan Prayitno berakhir nanti, jabatan sebagai gubernur akan diisi oleh Pejabat Sementara (Pjs).
Setelah Mahkamah Konstitusi menerima gugatan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berlaga dalam pesta demokrasi tahun lalu, hingga saat ini sengketa Pilgub Sumbar masih berlanjut. Akibatnya, KPU belum bisa menetapkan siapa pasangan kepala daerah terpilih.
Seperti diketahui lima Pilkada kabupaten/ kota, sedang ditangani MK dengan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2020. KPU Sumbar hanya bisa menetapkan 8 kabupaten dan kota di Sumbar kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020. Selanjutnya mereka akan dilantik menjadi kepala daerah definitif.
Komisioner KPU Sumbar Izwaryani saat dihubungi POSMETRO PADANG mengatakan, KPU Sumbar Senin (1/2) , akan menjalani sidang kedua dengan agenda penyerahan dan pembacaan jawaban dan alat bukti termohon.
“Perjalanan dari sidang sengketa besok kita akan menjalani sidang kedua dengan agenda penyerahan dan pembacaan jawabam dan alat bukti termohon,” katanya kemarin, Minggu (31/1).
Adik sapaan akrab Izwaryani itu juga mengatakan bahwa kemungkinan Gubernur Sumbar dijabat oleh Pjs.
“Karena keputusan ahkir di MK (Mahkamah Konstitusi) itu terahkir di bulan Maret, kecuali selesai keputusan sela pada pertengahan Februari bisa dilantik, hal tersebut juga berlaku untuk daerah di Kabupaten dan Kota Sumbar,” katanya.
Ia juga mengatakan, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan setelah dipastikan tidak ada ada sengketa di MK. Mereka dilantik setelah pejabat sekarang masuk akhir masa jabatan (AMJ).
“Kami sampai penetapan calon terpilih saja. Kalau setelah itu bukan di kami lagi. Pelantikannya sesuai AMJ daerah masing-masing karena AMJ-nya beda-beda,” katanya.
Dia mengatakan, kedelapan daerah itu yakni Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Dharmasraya, Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Agam, Kota Bukittinggi dan Solok.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam rapat paripurna
DPRD Sumbar, melalui rapat paripurna pada Kamis (7/1/2021) lalu, telah mengusulkan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur terkait dengan berakhir masa jabatan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit periode 2016-2021, pada Februari 2021.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Irwan Prayitno dan Nasrul Abit disahkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar berdasarkan Kepres Nomor 15/P tahun 2016.
“Pelantikan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit sebagai gubernur dan wakil gubernur tanggal 12 Februari 2016. Maka jabatan mereka pun habis tanggal 12 Februari 2021,” tuturnya.
Sesuai aturan dalam pasal 101 UU Nomor 23 tahun 2014, salah satu tugas dan kewenangan DPRD adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
Setelah sidang digelar, usulaan ini akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan risalah rapat paripurna bersama keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian.(heu/hsb)
