SOEKARNO HATTA, METRO
DPRD Kota Payakumbuh melakukan kunjungan kerja ke-DPRD Kota Bukittinggi terkait Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang ditetapkan pada 20 Februari 2020 lalu.
Kunker yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Armen Faidal, SH, diikuti Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Mesrawati, Sekretaris Komisi C, Syafrizal, dan anggota Komisi C, Mawi Etek Arianto, Suparman, Ismet Arius, YB.Dt. Parmato Alam, Fahlevi Masni, dan sekretariat DPRD Kota Payakumbuh, disambut hangat Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Edison Nimpli (Demokrat) dan staf DPRD Kota Bukittinggi.
Kunjungan kerja yang berlangsung beberapa jam terkait standar harga satuan regional sesuai Perpres nomor 33 tahun 2020 yang meliputi, satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Dengan adanya aturan standar harga satuan regional ini tentu akan berdampak dengan besaran biaya perjalanan dinas yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD.
Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Edison Nimli, menyebut bahwa DPRD Kota Bukittinggi dengan adanya aturan Perpes nomor 33 tahun 2020 ini tentu harus menyesuikan dengan aturan yang berlaku.
“Kita tentu menyesuikan dengan aturan yang sudah disahkan. Konsekwensi dari Perpres 33 tahun 2020 tentu terkait dengan biaya harian perjalanan dinas luar dan dalam akan berkurang dari sebelumnya,” sebut Edison Nimli, yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bukittinggi pergantian antar waktu, kepada wartawan usai menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kota Payakumbuh, Kamis (28/1).
Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Armen Faidal, mengatakan sengaja melakukan kunjungan kerja ke- DPRD Kota Bukittinggi untuk mengetahui terkait dengan penerapan Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional yang dilakukan oleh DPRD Kota Bukittinggi. Selain ke-DPRD Kota Bukittinggi, juga mengunjungi instandi lain di Kota Bukittinggi terkait bidang kerja Komisi C DPRD Kota Payakumbuh.
Seperti diketahui, dengan adanya Perpres 33/2020 ini pasti ada konsekuensi yang harus diterima baik legislatif maupun eksekutif di daerah. Dalam perpres ini juga mengatur batas tertinggi tentang perencanaan anggaran hingga pelaksanaan anggaran mulai dari biaya honorarium, perjalanan dinas, paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor hingga pengadaan kendaraan dinas hingga biaya pemeliharaannya. (us)
