TAN MALAKA, METRO
Meski sudah dilarang, sejumlah oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) sering terbilang bebal. Buktinya, mereka tetap ngotot berjualan di trotoar. Padahal oknum PKL itu telah beberapa kali diberikan peringatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) agar tidak berjualan di atas fasilitas umum (fasum).
Karena itu, di tahun 2021 ini, Satpol PP Kota Padang akan tetap melakukan pengawasan di lapangan soal pelanggaran yang dilakukan warga dan juga pedagang yang nakal, berjualan di fasum.
Kasat Pol PP Kota Padang, Alfiadi mengatakan pengawasan rutin yang dilakukan itu, seperti PKL yang masih berjualan di lokasi terlarang. Ini sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Anak Jalanan, Pengemis di persimpangan dan perbuatan asusila lainnya.
“PKL yang bakal diawasi itu adalah yang berjualan di trotoar, fasum, fasos, badan jalan dan lainnya. Apabila telah ditegur namun pada hari berikutnya masih ditemukan saat aparat turun, kita akan tindak tegas. Bila masih nakal juga Satpol PP akan ditipiringkan,” ujarnya, Selasa (19/1).
Ia mengimbau kepada warga Padang untuk tetap patuhi aturan yang ditetapkan. Agar kenyamanan terwujud dan lapak pedagang tak dibawa ke Mako Pol Pp. Jangan masyarakat susah diatur dan enaknya saja mau. Ini tak seimbang namanya.
Dijelaskan, pelarangan dan pembongkaran ini merupakan upaya menjalankan Peraturan Daerah (Perda). Sebab trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki, bukan wadah berdagang. Terlebih sampai memakan bahu jalan. Karena hal itu akan mengganggu pengguna jalan, terlebih akan membahayakan bagi diri sendiri.
“Penertiban ini akan terus digalakkan. Sehingga fungsi jalan sesuai dengan peruntukannya. Bukan disalahgunakan untuk berdagang,” tegas Alfiadi.
“Kami tetap melakukan pendekatan persuasif. Tetapi kalau masih mengabaikan peraturan maka dengan terpaksa kami ambil tindakan tegas,” tambahnya.
Sementara itu, untuk pengawasan Perda AKB, petugas Satpol PP melakukan pengawasan pada lokasi keramaian. Diantaranya, pasar-pasar tradisional, kafe dan resto, tempat pelayanan pada warga, sekolah, lokasi pesta pernikahan dan lainnya.
“Apabila tak mematuhi aturan seperti tak bermasker, berkerumun maka kita akan peringatkan hingga pemberian sanksi sosial dan penerapan denda bagi yang telah sering ditegur,” ulas mantan Kepala Bapenda Kota Padang ini.
Untuk pengamen, anjal, gepeng dan lainnya yang masih berkeliaran, Satpol PP akan data mereka dan kirim ke andam dewi atau pulangkan ke lokssi asal ke depannya. Ini demi mengurangi kriminalitas di Padang dan mewujudkan kenyamanan kota.
“Kita berharap warga berpartisipasi dam hal ini,” paparmya.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Padang, Jumadi menyambut baik apa yang akan dilaksanakan Satpol PP dan meminta dalam penindakannya jangan tebang pilih. Sikat rata saja.
“Satpol PP jangan seremonial saja dalam pengawasan. Namun rutin hendaknya,” ujar kader Golkar ini.
Ia mengimbau pada warga untuk tetap patuhi aturan yang ada. Ini demi keamanan dan keindahan Padang. (ade)
