PADANG, METRO
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan surat keputusan (SK) Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia, Kamis (7/1) di Istana Negara, Jakarta. Khusus Provinsi Sumbar, Jokowi menyerahkan SK Hutan Sosial sebanyak 126 unit terhadap lahan seluas 187.267 hektar.
“Hari ini Presiden RI menyerahkan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Khusus untuk Sumbar Presiden menyerahkan SK Hutan Sosial, jumlahnya 126 unit untuk lahan seluas 187.267 hektar. KK-nya ada 107.800 KK,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumbar, Yozarwardi, usai menerima SK Hutan Sosial dari Presiden RI, secara virtual, Kamis (7.1) di Auditorium Gubernur.
SK Hutan Sosial yang diserahkan Presiden RI, Jokowi ini, khusus di Sumbar merata terdapat di 19 kabupaten kota. “Namun, secara simbolis penyerahan SK Hutan Sosial oleh Presiden RI hari ini berupa SK Hutan Kemasyarakat Sikayan Balumuik dan Padang Janiah di Kota Padang dan Hutan Nagari di Barung-barung Belantai di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel),” ungkapnya.
Yozarwardi mengungkapkan, saat ini sudah 228 ribu hektar lahan hutan yang sudah di SK-kan. Dengan total 161 kelompok. Sementara, Pemprov Sumbar Sumbar sudah mengalokasikan 500 ribu hektar kawasan hutan yang dikelola masyarakat. “Jadi, masih ada sisa 212 ribu hektar lagi yang belum di SK-kan. Mudah-mudahan pada pemerintahan ke depan, ini bisa dicapai. Dengan tidak merusak hutan masyarakat bisa sejahtera,” harapnya.
Yozarwardi menambahkan, dengan telah diserahkannya SK Hutan Sosial ini, maka masyarakat Sumbar yang berada di kawasan hutan sudah punya legalitas untuk melakukan pemanfaatan hutan. Secara keseluruhan masyarakat yang telah menerima SK Hutan sosial ini pemanfaatan terhadap hutan lindung berupa, pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan.
“Untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, masyarakat boleh mengambil kayu yang sudah ada berupa, rotan, gaharu, lebah madu, kayu aren, jengkol, petai dan lainnya. Masyarakat juga boleh menanam kembali dan di panen,” ungkap Yozarwardi.
Sementara pemanfaatan jasa lingkungan dengan memanfaatkan ekowisata. Di mana, keindahan alam di Sumbar selama ini berada di hutan lindung. Karena itu, dengan ekowisata akan maju dan bermanfaat kepada ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan, berupa pemanfaatan air bersih yang bersumber dari hutan. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Ir. Hanni Adiati, mengatakan, evaluasi pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat ini, dilakukan di atas lima tahun. Pasalnya, evaluasi tentang hasil dari pemanfaatan hutan ini tidak bisa jangka pendek. “Minimal dengan adanya pemanfaatan hutan ini, masyarakat punya akses dan pekerjaan,” ungkapnya.
Namun, diakuinya, saat ini masyarakat di kawasan hutan masih kekurangan dana segar untuk menghidupkan usahanya. “Bapak Presiden mengatakan, akan membantu dana segar ini melalui Kementerian Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran Rp2,7 triliun. Juga dibantu melalui Kementerian Desa PDTT. Kementerian LHK nanti kerjasama dengaan Kementerian Keuangan terkait dana lingkungan. Ini sesuai amanat Presiden RI pembangunan harus dimulai dari tapak. Dulu eranya pengusaha besar.
Sekarang masyarakat yang harus mandiri melalui visi Nawacita,” terangnya.
Sementara, Presiden Jokowi menyerahkan saat penyerahan SK Hutan Adat, Hutan Sosial dan TORA berharap, SK yang merupakan redistribusi aset ini, menjadi salah satu jawaban bagi banyaknya sengketa agraria.
“Redistribusi aset ini menjadi jawaban bagi banyaknya sengketa agraria. Saya kalau ke daerah itu selalu ada temuan sengketa dan konflik lahan. Sehingga ini menjadi salah satu jawaban atas sengketa agraria yang ada. Baik antar masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah,” ucap Jokowi.
Jokowi berjanji, pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset baik melalui kebijakan pehutanan sosial maupun reforma agraria. Pada kesempatan tersebut Jokowi menyerahkan 2.929 SK Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia yang luasnya mencakup 3.442.000 hektar. Jokowi berharap perhutanan sosial itu bermanfaat bagi 651.000 KK.
Kemudian, Jokowi juga menyerahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektar dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektar di 17 provinsi. Jokowi menekankan akan mengikuti perkembangan pemanfaatan lahan tersebut. Dia akan memastikan lahan yang ada, betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif. “Tidak ditelantarkan, tapi terus dikembangkan. Sehingga memiliki manfaat besar nagi ekonomi masyarakat. Goal-nya ke situ,” kata Jokowi. (fan)
