PADANG, METRO
Tak kunjung laporannya ditanggapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, mantan terpidana kasus korupsi proyek transmigrasi pada tahun 2006 Eddi Warlis, melayangkan surat ke Jaksa Agung Republik Indonesia meminta dan menuntut keadilan atas perkaranya dan mempertanyakan, mengapa hingga saat ini, mantan pimpinannya ZEA tidak pernah diusut dalam kasus tersebut.
“Saya pernah membuat surat kepada Kajati Sumbar pada 10 Maret 2020, tetapi hingga saat ini tidak ada ditindaklanjuti. Bukti suratpun saya terima dilampirkan bersama surat tersebut. Hal itu membuat saya berinisiatif melaporkan juga ke Kejaksaan Agung RI yang tertuang pada tanggal 25 Juni 2020,” kata Eddi Warlis, Rabu (6/1).
Eddi Warlis, yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Bina Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar itu mengaku dirinya telah dizolimi dan sengaja dikorbankan untuk menutupi kesalahan yang lain. Dia berharap ada kesetaraan di mata hukum.
“Selain ke Kejaksaan Agung RI. Surat tersebut juga ditembuskan ke Ombudsman RI dengan nomor B/0080/LM. 36.03/0080.2020 tanggal 30 Juni 2020. Bukti tersebut juga saya lampirkan.” katanya.
Ia berharap bila tidak ada tindak lanjut terhadap surat yang telah dimaksud akan terus berusaha mencari keadilan.
“Saya akan berusaha terus untuk menanyakan kepastian laporan dan bukti yang telah sampaikan ke Kejati Sumbar,” harapnya.
Sebelumnya, Dijelaskan Eddi Warlis, pada ditahun 2016 saat itu, ada kegiataan penyiapan pembinaan pemukiman dan penempatan transmigrasi (P4T), yang berasal dari dana SPBD senilai 16.685.517.000,- yang kegiatannya sampai akhir Desember 2006 dengan lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dan Daun Tangah Kabupaten Solok Selatan.
Semua proyek terasebut diketahui ZEA selaku kepala dinas dan menandatanganinya. Pada 14 Desember 2006, karena waktu pekerjaan fisik sudah berakhir, maka dilakukan penghitungan bobot fisik pekerjaan oleh tim evaluasi kemajuan pekerjaan oleh pengawas dari PT. Pembangunan Sumbar, didapat progres fisik 53,77 persen untuk Lokasi Padang Hilalang dan 58,1 persen untuk Daun Tangah.
Atas dasar itu, lanjutnya, Kepala Dinas ZEA mengajukan penundaan penempatan transmigrasi kepada mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi c/q Dirjen P4T. Kemudian membuat surat perpanjangan waktu kegiatan pembinaan penyusuanan pelaksanaan persiapan permukiman transmigrasi . Pada 18 Desember 2006, P4T dibuatkan surat prihal pengendalian program kerja dan kegiatan tahun 2006 yang isi suratnya; pemberian persetujuan atau perintah bayar kepada pihak yang berhak menerima dilakukan terlebih dahulu meneliti dengan cara cermat persyaratan dan kelengkapan administrasi dan kemajuan fisik atau bobot di lapangan serta tidak dibenarkan memberikan persetujuan membayar apabila tidak memenuhui isi kontrak.
Lalu, lanjutnya, dibayarkan perkerjaan 100 persen untuk bobot progres fisik 53,77 persen dan bobot progres fisik 58,1 persen. Bukan 100 persen untuk bobot 100 persen. Dilakukan adendum perpanjangan waktu yang disetujui ZEA selaku kepala dinas dan berdasarkan disposisi Gubernur.
ZEA menjumpai kepala KPPN Padang dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar untuk membantu pencairan dana 100 persen, tanpa dilengkapi berita acara bobot 100 persen dari proyek.
Kepala KPPN memberikan blanko syarat yang harus ditandatangi Fuadi sebagai PPK/KPA yakni surat keterangan bertanggungjawab mutlak. Lalu ZEA memaksa bendahara untuk menandatangani SPP.LS 100 persen.
Katanya bobot yang dibuat 58,1 persen dan 53,77 salah harus diganti lagi. Kebijakan mencairkan dana 100 persen meski sekali pun volume pekerjaan fisik belum mencapai kerugian megara dalam ini sesuai LHP BPK bukalanlah kerugian secara riil, karena kenyataannya peroyek tetap dilanjutkan sampai maret 2017.
Sementara itu, ditempat terpisah, Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi ( Kejati) Sumbar Yunelda mengatakan membebanarkan laporan Eddi Warlis.
”Ya memang ada laporan dari Eddi Warlis. Masih kami proses. Kita belum bisa menjabarkan secara rinci karena masih tahap LID, di Pidana Khusus,” ujarnya singkat. (cr1)
