SAWAHAN, METRO
13 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Kelurahan Jati mengadu ke DPRD Padang, Rabu (30/12). Kedatangan ke gedung bundar di Jalan Sawahan tersebut karena honor mereka tak dibayarkan di pemilihan gubernur (pilgub) 2020 lalu.
Ketua KPPS 11 Kelurahan Jati, Zilfilawati mengatakan, persoalan tak dibayarkan honor PPS ini karena instruksi KPU belum ada untuk pencairannya. SementaraPPS yang ada tetap bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Kita telah tanyakan pada PPK soal keterlambatan honor ini dan jawabannya perintah dicairkan belum ada,” ucapnya.
Ia mengatakan, sebelumnya 13 orang ini reaktif usai melakukan tes swab sebelum proses pilgub dimulai. Namun setelah beberapa hari berikutnya, 13 orang kembali tes swab dan hasilnya negatif. Atas hasil itu mereka menjalankan tugasnya dari awal hingga akhir.
“Kita berharap, KPU dapat mencairkan anggaran 13 orang PPS ini, agar dananya dapat dimanfaatkan dan kesulitan tak lama dialami,” paparnya.
Ketua Komisi I DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengatakan setelah ditelusuri dan komunikasikan ke PPK, Camat dan KPU mereka tak menekan formulir C1 KWH. Ini tak bisa dibayarkan, namun 13 orang PPS tetap bekerja penuh.
“Kita meminta kepada KPU segera menuntaskan hal ini dan mencairkan hak mereka,” ujar kader Gerindra ini.
Ia meminta kepada lurah untuk koordinasikan masalah ini ke Camat supaya segera dituntaskan. Sehingga masalah ini tidak berlangsung lama dan hak ke-13 PPS bisa diterima. (ade)
