PADANG, METRO
Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatra Barat nomor urut 2, Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC) mendaftarkan gugatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilgub Sumbar ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
Sengketa sudah diajukan tim NA-IC pada Rabu (23/12) dan sudah tertera di halaman pengaduan gugatan MK RI. Perkara terdaftar dengan Nomor 132/PAN.MK/AP3/12/2020 sekitar pukul 13.15 WIB. Nasrul Abit-Indra Catri menggugat KPU Sumbar melalui kuasa hukumnya Vino Oktavia dan Feri Ardila
“Gugatannya sudah kami ajukan. Sekarang kami masih menunggu surat dari MK terkait permohonan gugatan klien kami,” kata Vino Oktavia kepada wartawan.
Vino menjelaskan, gugatan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan KPU terkait dengan penyelenggaran pemungutan suara dan rekapitulasi hasil.
“Dua hal utama adalah soal pemungutan suara dan rekapitulasi hasil. Pemungutan suara, kita persoalkan di tiga kabupaten/kota. Pariaman, Kota Padang dan Sawahlunto,” katanya.
“Sementara untuk poin rekapitulasi, kami mengganggap KPU melakukan pelanggaran saat rekapitulasi hasil empat daerah, yaitu Solok Selatan, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman dan kota Pariaman,” lanjut Vino.
MK jelas Vino, akan meninjau berkas kliennya terhitung tigar hari kerja atau setelah menerbitkan AP3 atau Akte Pengajuan Permohonan Pemohon.
“Bila ada permintaan untuk melengkapi nantinya dari MK, itu akan dituangkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK),” ujarnya.
Sementara, Ketua DPD Partai Gerinda Sumbar, Andre Rosiade juga membenarkan informasi tersebut. Ia menyebut, pihaknya melalui tim hukum sudah mengajukan gugatan ke MK, terkait dengan sejumlah persoalan yang terjadi selama proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil. NA-IC merupakan Paslon yang diusung oleh Partai Gerindra.
“Kami telah mengajukan surat gugatan secara resmi ke MK,” ujar Andre saat secara terpisah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat sendiri telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub pada Minggu (20/12/2020) lalu. Pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy mendapat suara terbanyak yakni 32,43 persen suara atau sebanyak 726.853 suara.
Pasangan Nasrul Abit-Indra Catri ada di peringkat kedua dengan perolehan 679.069 suara atau 30,30 persen, disusul Paslon nomor urut 1 Mulyadi – Ali Mukhni yang mendapat 614.477 suara atau 27,42 persen. Sedangkan pasangan Fakhrizal-Genius Umar ada di urutan paling bawah dan hanya memperoleh 9,86 persen atauu 220.893 suara.
Kompak Menolak Hasil Rekapitulasi
Hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut mendapat penolakan dari 3 saksi pasangan calon. Hanya saksi pasangan Mahyeldi-Audy yang menandatangani hasil, sementara saksi tiga Paslon lainnya enggan membubuhkan tandatangan.
Tiga saksi Paslon yang menolak diawali dari saksi nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri, Roni Tri Noveta. Disusul saksi nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni, Gusrial dan saksi nomor urut 3 Fakhrizal-Genius Umar, Hamidi Ambran.
“Mohon maaf dengan sangat menyesal kami tidak bisa ikut serta dalam penandatangan hasil pemilu ini. Terlalu banyak permasalahan dalam Pilkada ini. Banyak kecurangan yang dilakukan secara massif dan terstruktur,” kata Roni Tri Noveta, saksi pasangan Nasrul Abit-Indra Catri.
Senada dengan Roni, Gusrial menyampaikan pihaknya menolak menandatangani, tekait adanya pernyataan salah seorang komisioner mengenai pelanggaran yang sangat masif sehingga berpengaruh pada hasil pemilu.
“Kemudian dengan partisipasi pemilu yang sangat rendah ini, juga dengan banyaknya suara yang rusak, ini berpengaruh pada Paslon kami,” kata Gusrial, saksi Mulyadi-Ali Mukni.
Sementara, saksi Paslon nomor urut 3, Hamidi Ambral menambahkan, pihaknya kompak untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi ini. “Kami tak bisa menerima dan menandatangani ini, karena ada banyak persoalan yang juga kami temukan,” kata Hamidi, saksi Paslon Fakhrizal-Genius Umar. (r)
