JAKARTA, METROO
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi langkah politikus Gerindra Sandiaga Uno atau Sandi yang masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu menurut dia berpotensi melemahkan demokrasi. “Bagi demokrasi, ini bisa melemahkan, karena membentuk persepsi bahwa pada akhirnya kekuasaan yang jadi tujuan,” kata Mardani dalam pesan singkatnya kepada awak media, Rabu (23/12).
Semestinya, kata politikus kelahiran Jakarta, 9 April 1968 ini, Sandi dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, tidak berada di dalam pemerintahan Jokowi.
Sebab, kata Mardani, keduanya merupakan pesaing Jokowi – Ma’ruf Amin saat Pilpres 2019. Baik Sandi dan Prabowo menurutnya lebih cocok menjadi oposisi bagi pemerintah.
“Semestinya untuk menyehatkan demokrasi, semua figur dan partai pendukung Pak Prabowo dan Bang Sandi menguatkan barisan #KamiOposisi agar ada check and balance yang seimbang. Ini akan sehat bagi kebijakan publik yang dihasilkan, karena ada kontrol dan pengawasan yang kokoh,” ungkap ketua DPP PKS itu.
“Penuh sesaknya pemerintahan Pak Jokowi dengan koalisi partai, tentu publik pertanyakan. Masyarakat berharap dalam reshuffle kabinet 2020, Pak Jokowi lebih banyak mengutamakan kalangan profesional dalam menangani pandemi,” lanjut Mardani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12) sore. Saat itu Jokowi langsung memperkenalkan enam menteri baru di kabinetnya. Nama pertama yang diperkenalkan suami Iriana itu adalah Tri Rismaharini. Dia diberi tanggung jawab sebagai Menteri Sosial.
Kemudian eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang didapuk sebagai menteri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selanjutnya, Jokowi menunjuk Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Quomas sebagai Menteri Agama. Selanjutnya Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.(ast/jpnn)
