PASBAR,METRO
Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat (Pasbar), mendapatakan piagam penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Senin lalu.
“Penghargaan ini, adalah satu satu di tingkat PN di tingkat Sumatera.” kata Ketua PN Pasbar, Aries Sholeh Efendi didampingi Humasnya, Warman Priatno pada POSMETRO Rabu (23/12) kemarin.
Dikatakan Aries, piagam tersebut diberikan secara virtual terkait partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dan Korupsi.
“Kita bersyukur dengan kerja keras selama ini, telah membangun WBK bersama-sama dan yang terpenting WBK itu diterapkan ke dalam diri kita masing-masing,” katanya.
Ia menyebutkan Pengadilan Negeri Pasbar, pertama kali mencanangkan program zona integritas pada 2 November 2017 dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Sumbar dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang.
Kemudian pihaknya melakukan pencanangan zona integritas dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Pasbar.
Sementara itu Sekretaris PN Pasbar Ade menambahkan, diantara program yang diluncurkan untuk menerapkan WBK adalah program yang dinamakan Ksatrio Sirancak yakni kerja sama pelayanan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Eraterang (surat keterangan elektronik), E Court (gugatan secara elektronik), Diva (Digital Virtual Asisten) dan SIAK.”kata ade.
Menurutnya sesuai Perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik maka Pengadilan Negeri Pasaman Barat membuat program secara elektronik mempermudah masyarakat berurusan.
Ia menjelaskan program pelayanan secara elektronik itu meliputi bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan ganti nama, pengangkatan anak, dispensasi perkawinan, perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran, pendaftaran perkawinan terlambat dan permohonan lainnya tidak perlu lagi datang ke Pengadilan Negeri.
Masyarakat cukup dengan datang ke kantor camat setempat dan membawa persyaratan permohonan, foto copy KTP suami istri, foto copy KK, foto copy akta nikah, nomor rekening, email yang aktif dan nomor handphone.
Setelah itu pihak kecamatan yang mengurusnya dan pemohon dipanggil secara elektronik dan sidang hari itu juga dengan penetapan dari produk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selanjutnya masyarakat yang ingin mengajukan surat keterangan pailit, surat keterangan tidak pernah terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnyan dan lainnya tidak perlu datang ke pengadilan cukup datang ke kantor camat dengan membawa persyaratan yang sudah ditetapkan.
Kemudian masyarakat yang ingin mendapatkan info tentang perkara jadwal sidang, sisa panjar perkara, tilang, info pejabat pengadilan, eraterang, ecourt, info gempa, info COVID- 19 cukup menggunakan nomor whatsapp 085281666652 atau messenger https://m.me/digitalasisten serta line https://t.me/@digitalasisten_bot, mesin akan menjawab secara otomatis apa yang diinginkan oleh masyarakat.(end)
