PADANG, METRO
Pandemi Covid-19 yang melanda Sumbar, berdampak semakin meningkatnya angka pengangguran di daerah ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Nazrizal mengungkapkan, angka pengangguran terbuka di Sumbar mencapai 190 ribu orang dengan persentase sebesar 6,8 persen.
Meski angka tersebut masih di bawah angka pengangguran terbuka nasional, yakni 7,8 persen. Tapi angka pengangguran terbuka sebanyak 190 ribu orang tersebut, juga bertambah dengan munculnya angka penganggur akibat pandemi Covid-19, yang jumlahnya mencapai 50 ribu orang.
Nazrizal juga mengungkapkan, jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 saat ini mencapai 531 ribu dari penduduk usia kerja. Dengan jumlah penduduk usia kerja yang mencapai 2,4 juta, maka ada 13,23 persen yang terdampak Covid-19.
Sementara, pekerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 400 ribu sekian. Pekerja ini terdampak Covid-19 yang bermacam-macam. Ada yang dikurangi jam kerja, ada juga yang tidak bekerja sesuai ritme jam kerja dan lainnya. “Namun, dari angka pekerja yang terdampak tersebut, ada angka yang mengerikan muncul, yakni 40 ribu sekian pengangguran yang lahir akibat pandemi Covid-19 yang merupakan orang-orang yang sudah siap masuk lapangan kerja, tapi pasar kerja bagi mereka tertutup karena peristiwa pandemi Covid-19 ini,” ungkapnya.
“Tantangan kita saat ini, bagaimana mencari peluang penempatan 240 ribu orang status penganggur terbuka, ditambah angka penganguran dampak Covid-19 ini. Agar mereka masuk ke dunia kerja. Karena itu, dunia kerja ini harus ditata sedemikian rupa, untuk membuka peluang kerja bagi mereka. Teman-teman kita di pemerintahan kabupaten kota juga sudah mendata semua ini, agar tidak luput mencari peluang kerja terhadap mereka,” ungkap Nazrizal.
Nazrizal juga menambahkan, dari 2,5 juta penduduk Sumbar yang bekerja saat ini, yang belum terjamin skema jaminan sosial BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan angkanya di atas 50 persen lebih. “Data BPJS Tenaga Kerja, baru 400 ribu tenaga kerja yang terjamin. Ternyata di dalamnya ada pekerja formal dan informal. Data subsidi upah, yang formal ada 200 ribu penerima upah dan 200 ribu bukan penerima upah. Secara keseluruhan penerima upah mendekati 1 juta orang,” ungkap Nazrizal.
Karena itu, berdasarkan arahan Gubernur Sumbar, kata Nazrizal, kalau bisa tahun depan, semua pekerja penerima upah ini sudah menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. “Ini yang mau kita upayakan dengan melibatkan dinas tenaga kerja kabupaten kota dan stakeholder,” harapnya.
“Kalau orang sudah dijaminkan di BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan, mudah-mudahan semakin termotivasi meningkatkan produktivitas. Produktivitas meningkat maka jaminan sosial pekerja pun dapat terjamin,” tegasnya. (fan)
