PESSEL, METRO
Diduga tidak terakomodirnya atau hilangnya hak pilih pendukung pasangan calon 01 Hendrajoni – Hamdanus pada Pilkada bupati dan wakil bupati 9 Desember 2020 ada di 11 Kecamatan, melalui Penasehat Hukum ( PH) paslon 01 Ardyan Cs, beralamat di Jalan Bandung No 15 Asratek Ulak Karang Selatan Padang, Sumatera Barat menegaskan bahwa isi materi gugatan hilangnya hak pilih paslon 01. Tercatat pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor: 65/PAN.MK/AP3/12/2020 dengan Panitera Muhidin.
Kepada POSMETRO, Minggu (20/12) PH Paslon 01 Ardyan mengatakan, sejauh ini gugatan tersebut telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi ( MK), dan tinggal menunggu jadwal pemangilan sidang saja. Dengan melampirkan beberapa bukti dalam isi materi gugatan, yaitu SK KPU Pessel, Pengakuan dari Pendukung paslon 01 ( bermatrai) dan bukti rekaman dugaan adanya permainan uang.
“Ada 11 Kecamatan, dimana ada kurang lebih 100 pemilih dari paslon 01 tidak menerima undangan memilih ( C6) yang dikeluarkan KPU Pessel, melalui KPPS,” Tegas Adryan saat dihubungi.
Diungkapnya, dari beberapa materi gugatan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi fokus adalah masalah tidak diterima nya surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih. Dan, ini menjadi garis besar dalam isi materi gugatan ke MK.
Pilkada kali ini sangat berbeda dengan Pilkada tahun lalu, saat ini kondisi pandemi Covid -19, Adryan mengemukakan jika bukti – bukti sudah kita lampirkan dalam materi isi gugatan kami ke MK, termasuk pengakuan dari pendukung paslon 01 tidak dapat surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, dengan tulisan tangan dan bermatrai.
“Ini sifatnya masif, Adryan akan membuktikan di dalam persidangan. Bukan hasil % rekapitulasi kita permasalahkan, tapi hilangnya hak pemilih ( orangnya),” ungkapnya.
Sementara itu Ketua KPU Pesisir Selatan Epaldi Bahar ketika dikonfirmasi menuturkan, KPU Pesisir Selatan menghormati langkah yang diambil oleh Paslon yang mengajukan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, merupakan hak konstitusional Paslon.
“ Terkait pokok permohonan, kami tidak mengomentarinya, biar saat persidangan saja nanti dijawab. Kami menghimbau kepada masyarakat, agar menghormati apapun nanti putusan MK,”tandasnya.(rio)
