PADANG, METRO
Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang akhirnya, merespon laporan Faisal (50), salah seorang Pedagang Pasar Raya atas dugaan penyelelewengan pembangunan sejumlah kedai-kedai di Blok I lantai 1 Pasar Raya. Menurut, Kasi Intelijen Kejari Padang, Yuni Hariaman membenarkan laporan tersebut. Pihak kejaksaan tengah memeriksa terkait laporan tersebut. “Ya terkait soal laporan dugaan penyelelewengan pembangunan di Blok I lantai 1 Pasar Raya tersebut, sudah kami terima dan selanjutkan kita segera akan mempelajari, namun kita telaah terlebih dahulu,” kata Yuni Hariaman, Rabu (16/12).
Ia menjelaskan, pihak Kejari Padang, membutuhkan waktu dalam mempelajari laporan ini. “Kita butuh waktu, untuk melihat laporan ini, karena kita proses dulu, “ jelas Yuni.
Sementara itu, Faisal menuturkan, dirinya melaporkan adanya penyimpangan dugaan penyelewengan ke Kejari Padang pada Jumat, 27 November lalu. Dia menuturkan, dasar laporan tersebut, adalah adanya Peraturan Wali Kota (Perwako), diubah atas yang menguntungkan oknum pengelola.
“Perlu diketahui dahulu dari perwako lama Nomor 5 tahun 2013, ada kompensasi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), untuk Pemko Padang. Sedangkan Perwako baru Nomor 14 ahun 2017 tidak ada kompensasi untuk Pemko. Menyebabkan uang hanya mengalir ke pengelola (oknum), dan pemko disini hanya mengeluarkan surat-surat kartu hijau (izin hak pakai),” ungkap Faisal.
Tidak itu saja, Faisal menjelaskan, disinyalir juga masih banyak kios yang dibangun di Blok I baru-baru ini, kemudian diperjual belikan oleh salah seorang oknum pedagang, sehingga menguntungkan kepentingan pribadi yang bersangkutan.
“Jadi saya, melaporkan ini tidak ada kepentingan apapun. Tapi saya melihat ketidakbenaran ini. Sebagai warga negara yang baik saya harus mengungkap ini. Karena persoalan sehingga PAD Pemko menjadi nihil.Sedangkan dia (oknum red) diuntungkan dengan hal tersebut,” kata Faisal.
Sebelumnya, Faisal mengatakan, ada juga sebuah kios yang dibangun di pintu masuk bagian samping Blok I Pasar Raya Padang juga dibangun dan diperjualbelikan. Kedai ini kabarnya dibangun oleh oknum pedagang, dan PADnya juga tak ada yang masuk. “Artinya banyak penyimpangan yang dilakukan pengelola di pasar ini tidak sesuai dengan perjanjian semula. Mereka bebas bangun kedai di tanah Pemko, tapi uang penjualannya mereka yang pungut. Dan anehnya Dinas Perdagangan nurut saja. Kita sudah sampaikan kejadian itu ke DPRD melalui Komisi II. Semoga segera dibahas mereka, sehingga bisa menyikap semua,” ungkap Faisal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andree Almagar, mengaku juga baru mengetahui kasus ini telah dilaporkan ke Kejaksaan oleh salah seorang perwakilan pedagang. ”Saya baru dikasih tahu anggota saya. Ada yang melaporkan ke Kejaksaan,” kata Andree.
Andree sendiri, mengaku akan berusaha mendalami kejadian ini untuk mencari jalan penyelesaiannya. ”Saya baru dapat infonya dari anggota. Saya dalami dulu,” kata Andree. Dijelaskan, pembangunan dan penjualan kios di Blok I lantai 1 tidak ada PAD nya ke Pemko. Sedangkan yang dipungut di sana cuma retribusi harian. ”Yang kami pungut retribusi harian. Kalau bangun kios, jual kios, saya dalami dulu,” tandas Andree. (cr1)
