PADANG, METRO
Pascapemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12) lalu ada beberapa daerah diwilayah Sumatera Barat berpotensi melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Apakah PSU akan mengubah hasil Pilkada, tentunya belum bisa dipastikan.
Potensi PSU di antaranya di TPS 009 Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, TPS 057 Suraboyo, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, TPS 017 Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. TPS 003 Barung-barung Belantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.
Khususnya di Kabupaten Agam, Komisioner Bawaslu Agam Iska Asmarni saat dikonfirmasi mengatakan potensi PSU dikarenakan ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT Kabupaten Agam namun diperbolehkan memilih.
“Ada pemilih yang tidak terdaftar namun petugas KPPS setempat memberikan surat suara untuk memilih, pemilih tersebut ada yang ber KTP di Sijunjung dan ada juga dari Bukittingi,” katanya.
Bawaslu Kabupaten sudah merekomendasikan hal tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU sudah merespon laporan tersebut. “Kita sudah merekomendasikan ke KPU terkait potensi PSU di TPS 057 Nagari Suraboyo,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pengawasan sirekap yang dilakukan per nagari dan kecamatan di Kabupaten Agam. Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Sumbar mengatakan bahwa sirekap berjalan baik dan lancar.
“Menurut laporan dari Bawaslu Agam, sudah ada yang selesai di nagari-nagari Agam ini, untuk proses pengawasan kita berharap tidak ada kecurangan yang terjadi sehingga ini bisa berjalan lancar dengan semestinya,” ujar Komisioner Bawaslu Sumbar Nurhaida Yetti di Padang, Jumat (11/12).
Komisioner KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan kepastian empat TPS yang akan lakukan PSU itu berdasarkan hasil rekomendasi dari Bawaslu daerah masing-masing. “Keputusan akan dilakukannya PSU di empat TPS pada empat daerah berbeda itu setelah KPU mendapat hasil rekomendasi dari masing-masing Bawaslu daerah bersangkutan,” katanya.
Ditanya adakah TPS lainnya yang potensi PSU di sejumlah daerah di Sumbar? Amnasmen menjawab kemungkinan itu ada. “Saat ini beberapa kawan-kawan KPU di beberapa kabupaten kota sedang menunggu kajian Bawaslu daerah masing-masing apakah ada rekomendasi PSU atau tidak, itu yang sedang kami tunggu,” jelas Amnasmen.
Kemudian untuk pelaksanaan PSU di sejumlah TPS tersebut, Amnasmen mengatakan pihaknya masih menunggu hasil keseluruhan rekomendasi Bawaslu.
“Selain itu kami juga akan menyiapkan berbagai logistik Pilkada untuk PSU itu, soalnya kami harus tahu dulu berapa banyak TPS yang PSU. Adapun logistik yang akan disiapkan nanti misalnya surat suara, formulir hingga menyiapkan kembali alat untuk protokol kesehatan di TPS itu nantinya,” tutup Amnasmen. (heu)
