PADANG, METRO
Penuhi pemanggilan, Calon Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendatangi kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Minggu (6/12).
Pemanggilan itu buntut dari dilaporkannya Kasat Pol PP Padang, Alfiadi atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam hal pembayaran sewa gedung yang kini dijadikan posko pemenangan Mahyeldi-Audy Joinaldy.
Mahyeldi sampai di Bawaslu sekitar pukul 11.00 WIB didampingi kuasa hukumnya Miko Kamal Cs menggunakan mobil dinas BA 1 A. Pemeriksaan yang dilakukan Gakkumdu ini, Mahyeldi dicecar dengan sejumlah pertanyaan.
Selain Mahyeldi, pemeriksaan ini juga dilakukan terhadap Kasat Pol PP Padang Alfiadi sebagai terlapor. Sampai saat ini, Bawaslu Sumbar setidaknya telah memeriksa sebanyak lima orang dalam laporan tersebut.
Usai diperiksa, Mahyeldi mengakui ia dipanggil Bawaslu sebagai saksi terkait pelanggaran netralitas ASN. “Yang ditanya sekaitan soal netralitas ASN dan kemudian berkaitan dengan posko pemenangan Mahyeldi Audy. Ada 26 pertanyaan. Kita lihat proses, kita sikapi secara aturan,” kata Mahyeldi diwawancarai wartawan usai pemeriksaan.
Mahyeldi enggan berkomentar soal polemik posko pemenanganya itu dan ia tidak mengetahui persis persoalan tersebut. Terkait pemeriksaan ini, ia juga menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu dan menyikapi secara aturan.
“Bagaimana sebenarnya posko itu saya tidak tahu. Karena memang posko itu yang mengurus tim. Semenjak ditetapkan sebagai calon saya sudah putar-putar di Sumbar. Urusan teknis, urusan kantor, tim yang mengurus,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, proses dari laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN ini masih terus berlangsung. Selanjutnya pihaknya akan melakukan kajian sesuai prosedur hingga beberapa hari ke depan.
“Pelapor, terlapor dan saksi-saksi diperiksa, proses masih berlangsung. Langkah selanjutnya sesuai prosedur kami menunggu waktu untuk melakukan kajian dengan mengklarifikasi kemudian melihat bukti-bukti,” ujar Surya.
Surya menjelaskan, pihaknya memiliki waktu tiga hari dan bisa ditambah dua hari lagi kalau ada keterangan tambahan yang dibutuhkan. Setelah kajian selesai, persoalan ini akan dirapatkan bersama Tim Gakkumdu untuk mengkaji adanya unsur pelanggaran atau tidak. (heu)
