PADANG, METRO
Sidang perkara dugaan korupsi penyelewenagan dana infak Mesjid Raya Sumbar atas nama terdakwa Yelnazi Rinto yang merupakan oknum ASN Pemprov Sumbar. kembali dilanjutkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Jumat (4/12).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumbar menghadirkan empat orang saksi yakni, Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar, Syaifullah, Staf Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar, Efilman, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi dan staf BKD Sumbar, Karimis.
Saksi pertama yang diajukan pertanyaan oleh JPU Basril G dan Yulius Caisar, Syaifullah. Dalam keterangannya di persidangan, Syaifullah menyebutkan terdakwa Yelnasi Rinto pada tahun 2018/2019 menjabat sebagai bendahara.
“Dengan jabatan bendahara tersebut, terdakwa mengelola dana Mesjid Raya, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), APBD Sumbar dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Setiap dana tersebut memiliki rekening yang berbeda,” kata Syaifullah kepada majelis hakim yang diketuai oleh Yose Ana Roslinda yang beranggotakan M Takdir dan Zaleka.
Syaifullah mengakui mengetahui adanya masalah dana Masjid Raya pertama kali pada Maret dari terdakwa langsung. “Saya ketahui awal dari beliau (terdakwa-red). Desember 2018 beliau mentransfer uang UPZ Masjid Raya dari rekening di Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur,” terang Syaifullah.
Saat ditanya terkait transfer uang tersebut, terdakwa mengaku untuk pembayaran kegiatan Mesjid Raya Sumbar. Kemudian diketahui ada penyimpangan. “Ternyata tidak boleh ada transfer uang ke Masjid Raya. Saya tahu informasi awalnya dari Kabag, Jumaidi yang melaporkan ada transfer mencurigakan yang masuk melalui aplikasi handphone Pak Jumaidi,” beber Syaifullah.
Atas laporan tersebut, Syaifullah mengakui dirinya memanggil terdakwa bersama Jumaidi. “Saya tanyakan dan diakui terdakwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jumlahnya Rp 375 juta. Saya meminta terdakwa pengembalian. Seminggu ditunggu. Katanya mau diganti, karena katanya uang masih ada. Tapi ditanya lagi, masih ada uang Rp375 juta itu diambil dari APBD uang persediaan,” katanya.
Syaifullah mengungkapkan, setelah mengetahui adanya penyimpangan dirinya meminta rekening. Ternyata setelah diperiksa ada uang di rekening Masjid Raya itu sebesar Rp892 juta per bulan. Sekarang uang yang ada rekening Masjid Raya Sumbar setelah dicek saldonya hanya Rp5 juta. “Rinto ngaku masih ada uangnya di beberapa rekening. Janji akan kembalikan. Total uang yang dipakai sebesar Rp1,5 miliar,” ungkap Syaifullah.
Penyimpangan dana lainnya yang dilakukan terdakwa Rinto, menurut Syaifullah, pengelolaan dana PHBI. Di mana saldo rekening dana PHBI tahun 2018 juga habis. Jadi ada empat dana yang ada penyimpangannya, yakni dana Masjid Raya, UPZ, APBD Provinsi Sumbar dan PHBI.
Terdakwa menurutnya, juga telah membuat surat pernyataan ingin mengembalikan dana tersebut. Bahkan juga ada surat pernyataan terdakwa memakai uang itu secara pribadi dan akan mengembalikan. “Awalnya janji seminggu dikembalikan kemudian diperpanjang. Tapi tidak juga dikembalikan. Sampai hari ini tidak dipenuhi janjinya,” terangnya.
Sementara itu, saksi lainnya Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar Jumaidi yang sebelumnya menjabat Kabag Generasi Muda Biro Mental Pemprov Sumbar mengatakan, mengetahui adanya kecurigaan setelah diketahui pada aplikasi jasa layanan keuangan CMS Bank Nagari pada 11 Maret 2019.
“Pada saat itu terbaca oleh sistem CMS yang dari UPZ ditransfer terdakwa ke rekening masjid raya sebesar Rp375 juta. Hal itu tidak boleh sebenarnya dalam aturannya. Sebelumnya ada juga terdakwa memalsukan tanda tangan saya,” kata Jumaidi.
Saksi lainya, Staf Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar, Efilman mengatakan, untuk laporan infak Masjdi tiap sebelum shalat Jumat diumumkan di Masjdi Raya. “Laporan tiap Minggu tidak ditandatangani oleh bendahara. Namun setelah terjadi penyimpangan yang dilakukan terdakwa Yelnazi Rinto menangis kepada saya mohon bantuan kepada saya, minta maaf khilaf,” katanya.
Hakim anggota hakim M Takdir mengatakan, menyangkan kontrol uang infak tidak ada dan masih kurang. “Karena langsung diserahkan oleh pengurus langsung ke terdakwa. Hal tersebut membuat celah terdakwa untuk melakukan perbuatan menyimpang. Jadi rubahlah caranya, agar bisa uang infak umat itu dihitung tiap hari jelas dan transparan laporannya,” kata M. Takdir.
Kemudian Hakim juga menyangkan, ada uang keamanan yang dibayar dari uang infak masjid. “Masjid raya ikon Sumbar kok bisa juga diambil uang kemanannya dari dana infak. Atau untuk mengatur lalu lintas, masjid Sumbar kan ikon Sumbar, milik kita bersama dan wajib kita menjaganya,” tegasnya.
Menanggapi keterangan saksi, terdakwa Yelnazi Rinto mengatakan tidak sepenuhnya keterangan itu benar. “Ada yang betul dan tidak yang mulia,” katanya yang didampingi kuasa hukumnya Riefia Nadra Cs.
Sementara itu, hakim ketua Yose Ana Roslinda mengatakan, untuk benar atau tidaknya majelis akan memberikan kesempatan untuk terdakwa dalam sidang pemeriksaan terdakwa nanti. “Sidang kami tutup dikanjutkan 12 Desember mendatang, “ ujarnya.
Dalam dakwaan JPU disebutkan, terdakwa Yelnazi Rinto selaku bendahara pengeluaran pembantu pada Biro Bina Sosial Setdaprov Sumbar, priode 2010 hingga 2019. Bendahara masjid Raya Sumbar priode 2017. Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato, dan pemegang kas Panitia Hari Besar Islam (PBHI) tahun 2013-2017.
Dimana terdakwa memindahkan buku uang zakat yang ada di rekening UPZ Tuah Sakato sebesar Rp375 juta ke rekening infak Masjid Raya Sumbar pada Bank Nagari Kantor Gubernur Sumbar, dengan cara memalsukan tanda tangan wakil ketua UPZ. Setelah uang masuk ke rekening, terdakwa langsung menariknya dengan menggunakan slip penarikan. Tak hanya itu, terdakwa juga memalsukan tanda tangan Kabiro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar. (cr1)
