SAWAHAN, METRO
Enam fraksi di DPRD Kota Padang akan menyampaikan pendapat akhirnya tentang APBD 2021 melalui sidang paripurna istimewa yang dilaksanakan pada Senin (30/11).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri menyampaikan, pertumbuhan ekonomi akan diakomodir dengan indikator pengembangan UMKM. Baik itu kelompok, individu dan sebagainya.
“Itu kita usulkan, karena sebagian perekonomian masyarakat terpuruk dan mati akibat Covid-19,” ujarnya, Minggu (29/11).
Ia mengatakan, dengan jatuhnya ekonomi masyarakat dan pelaku usaha membuat angka pengangguran bertambah. Maka dari itu, perlu diperhatikan mereka. Supaya pergerakan ekonomi tumbuh dan keterpurukan tak lama dialami.
Selain itu terangnya, untuk persoalan penanganan Covid-19, Pemko Padang perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya. Baik bagi tenaga medis, perawat dan pasiennya. Agar penularan dapat diminimalisir dan kesehatan terwujud.
“Alat Pelindung Diri (APD), masker dan lainnya mesti disiapkan untuk medis. Sedangkan tempat isolasi dan lain-lain untuk pasien harus ada,” ucapnya yang juga Anggota Komisi II DPRD Padang ini.
Ketua Fraksi Golkar Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latief mengatakan, arah APBD 2021 selain peningkatan ekonomi, adalah penambahan ruang kelas baru (RKB) untuk menunjang pendidikan. Serta mewujudkan sistem sekolah satu shift yang direncanakan Pemko Padang.
“Kita melihat saat ini beberapa sekolah masih dua shift belajarnya. Itu karena, ruangan tak cukup dan siswa banyak. Untuk menunjang percepatan, diusulkan bangun. Agar tak lagi terganggu proses belajar dan satu shift terealisasi cepat,” ujarnya yang juga Anggota Komisi IV DPRD Padang ini.
Kemudian ungkapnya, perlunya pembangunan unit sekolah baru dan peningkatan kualitas sekolah swasta. Itu bertujuan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang serta memajukan pendidikan ke arah yang bermutu dan lebih baik lagi.
Sementara itu. Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyampaikan APBD 2021 harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota – Wakil Wali Kota 2019 – 2024. Selain itu, ekonomi warga harus menjadi prioritas dibantu. Agar bisa bertahan hidup ditengah pandemi Covid-19 dan keterpurukan tak berkepanjangan terjadi.
“Kita berharap visi misi yang telah disusun kepala daerah dapat diimpelementasikan dengan baik. Jangan sekedar janji saja,” ujar kader Gerindra ini. (ade)
