Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Barat tahun 2021 secara resmi disahkan DPRD Provinsi Sumatra Barat bersama Pemerintah setempat dengan Jumlah besaran anggarannya Rp 6,73 triliun.
Pengesahan tersebut dilangsungkan dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2021 di ruang rapat utama gedung DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD Supardi . Rabu (25/11).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, dari berbagai tahapan pembahasan yang telah dilalui bersama, postur APBD Sumbar 2021 disepakati sebesar Rp 6,73 triliun.
Disampaikannya, jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp6,51 triliun meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,33 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,1 triliun lalu pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 36,03 miliar.
Kemudian, untuk belanja daerah sebesar Rp6,71 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp5,08 triliun, belanja modal Rp665,95 miliar, belanja tidak terduga Rp53,81 miliar dan belanja transfer Rp 917,64 miliar.
Sementara defisit anggaran pada Rancangan APBD 2021, lanjutnya, diperkirakan sebesar Rp200 miliar yang sepenuhnya dapat ditutupi pembiayaan netto atau selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan diperkirakan Rp200 miliar dan pengeluaran pembiayaan diperkirakan Rp20 miliar. “Tentu dengan postur APBD 2021 diharapkan mengakomodir program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta alokasi belanja yang sifatnya “mandatory spending,” kata Gubernur.
Sementara itu Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan APBD 2021 merupakan APBD krusial karena menjadi yang terakhir bagi Gubernur dan Wakil Gunernur Sumbar periode 2016-2021.
Hal itu bertujuan untuk mewujudkan visi misi dan program strategis yang telah dijabarkan dalam RPJMD 2016-2021. Sebagai APBD terkahir, alokasi diprioritaskan untuk memenuhi capaian kinerja RPJMD yang belum tercapai, namun karena pandemi COVID-19 sesuai amanat Permendagri 64 2020 alokasi anggaran 2021 harus digunakan untuk penanganan pandemi maupun penanganan dampak ekonomi.
“Penentuan program harus selektif, efektif, efisien dan tepat sasaran serta memperhatikam skala prioritas,” pungkasnya. (*)
