PADANGPANJANG, METRO
Mewujudkan Kota Padangpanjang sebagai kota anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memang sudah menjadi landasan sekaligus cita-cita kepemimpinan Wali Kota Padangpanjang H Fadly Amran, BBA dan Wakil Wali Kota Drs Asrul. Terapkan sistem “Clean and Clear” dan sistem “SAKIP” Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran mengatakan, Pemko Padangpanjang saat ini telah implementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah. Tidak hanya ini Pemko juga menerapkan sistem “Clean and Clear” sehingga roda pemerintahan terus berjalan sesuai sistem sehingga terlindungi dari aktivitas korupsi.
Wako Fadly Amran menerangkan, SAKIP merupakan salah satu upaya pemerintah melakukan evaluasi kinerja satuan perangkat kerja dilingkungan Pemko Padangpanjang.
Seiring visi dan misi Kota Padangpanjang 2018-2023, membawa konsep “Untuk Kejayaan Padangpanjang Bermarwah dan Bermartabat”. Kemudian misi diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pembangunan berkelanjutan.
Melalui reformasi birokrasi, visi menciptakan Kota Padangpanjang bermarwah dan bermartabat, kata Wako Fadly tentu dengan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan profesional. “Rasanya tidak akan bisa, tidak akan mungkin dilakukan tanpa komitmen dari kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara,” ungkap Wako.
Salah satu hal yang pertama dilakukan di pemerintahannya, kata Wako Fadly, menggandeng UI dalam Program asesmen, dilakukan untuk mengevaluasi kinerja ASN. “ Kami percaya tangga regenerasi dan juga keberlangsungan dari ASN merupakan hal prioritas. Kami mengapresiasi pencapaian ASN dengan promosi-promosi itu sendiri,” katanya
Komitmen anti korupsi turut disampaikan Wako Fadly. Pemerintahannya tegas terhadap praktek-praktek korupsi. “ Kami memberikan sanksi yang tegas kepada temuan yang kami dapatkan, kami berharap pembangunan di Indonesia merupakan pembangunan yang berkah, cepat dan maju, tentu salah satunya dengan tidak berperilaku korup,” katanya.
Wako Fadly juga menyampaikan, pencapaian Indeks Ki)nerja Utama dan pencapaian ukuran keberhasilan Road Map Reformasi Birokrasi sampai Tahun 2019.
“Saya sangat berkomitmen dalam evaluasi Reformasi dan SAKIP ini dan saya telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padangpanjang untuk serius dan fokus menindaklanjutinya,” lanjut Wako.
Kepemimpinan Fadly-Asru Diapresiasi KPK
Atas komitmen Pemerintahan Kota Padangpanjang untuk anti terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ditanggapi positif oleh Wakil Ketua KPK RI, Lili Pantauli Siregar. Ia berharap Kota Padangpanjang menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Wali Kota, H Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan Wakil Wali Kota, Drs Asrul.
“Mudah-mudahan kota ini sejahtera, tidak masuk dalam catatan KPK. Dan menjadi lebih baik di tangan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Asrul,” ungkap Lili, ditemui seusai acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemko Padangpanjang, Rabu, (25/11), di Hall Lantai III Balaikota.
Lili juga mengapresiasi Pemko Padangpanjang, melibatkan sejumlah kelompok masyarakat, sama-sama mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi. “Kota Padangpanjang sebagai kota kecil dengan anggaran kecil, tapi kita lihat ini lebih baik dan maksimal karena bersama pak Wali Kota Fadly Amran mempunyai komitmen, melibatkan masyarakat sipil untuk sama-sama melakukan program pencegahan tersebut,” katanya.
Bila pemerintah daerah ingin masyarakatnya maju dan sejahtera, kata Lili, harus menghindari perilaku korupsi. Dia berharap, Pemko tetap berjalan dalam koridor yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Tetaplah berlaku jujur, hindari hal-hal konflik kepentingan,” imbaunya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padangpanjang Asrul menegaskan, pihaknya tetap berpegang teguh terhadap komitmen Kota Anti Korupsi. “Komitmen kita masih di situ. Visi-misi RPJMD, Kota Padangpanjang yang cerdas berintegritas, kota anti korupsi, kolusi dan nepotisme, tetap menjadi prioritas bagi kita,” ujarnya.
Kedatangan KPK ke Kota Padangpanjang, lanjut Wawako sangat ditunggu untuk menyelaraskan visi dan misi Pemko dengan visi misi nasional dalam pemberantasan korupsi ini.
Ketua DPRD Kota Padangpanjang, Mardiansyah , mendukung program Kota Anti Korupsi yang sejalan dengan KPK. “Kami mendukung sepenuhnya upaya Pemko menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Anti Korupsi. Semoga Pemko dan DPRD tetap menjaga komitmen ini,” katanya. (adv)
