PADANG, METRO
Tidak hanya pandemi Covid-19. Masalah lain yang perlu dihadapi di Provinsi Sumbar adalah gizi buruk yang bisa menyebabkan stunting. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi menegaskan,pencegahan stunting tetap berjalan meski dalam masa pandemi Covid-19.
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting atau kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh bayi di bawah umur lima tahun (balita).
“Angka stunting di Sumbar masih di bawah angka stunting nasional. Meski begitu Dinas Kesehatan Sumbar akan berupaya menekan angka tersebut makin rendah,”sebut Arry.
Keluarga menurut Arry merupakan aspek terpenting untuk menekan angka stunting di masa pandemi Covid-19. Untuk itu, Dinkes Sumbar sudah mengarahkan kader posyandu, untuk memberikan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan secara langsung.
Permendagri Nomor 19 tahun 2011, menegaskan, diperlukan pula pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu dengan adanya keterlibatan dari berbagai unsur, demi mengupayakan peningkatan ekonomi keluarga, kesehatan lansia, dan sebagainya.
Cara cegah stunting di masa pandemi Covid-19 terutama kepada kelompok balita, ibu hamil, dan menyusui. Program pemerintah dengan promosi dan dukungan menyusui. Kampanye gizi seimbang serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Edukasi dan konseling dengan memanfaatkan media, di antaranya melalui pesan SMS, ataupun WhatsApp Group.
Kemudian, prioritas layanan pada balita, melalui pelayanan kesehatan maupun kunjungan rumah. Pemberian makanan tambahan kepada balita kurang gizi maupun ibu hamil kurang energi kronis. Pemberian suplementasi gizi.
Sementara di Sumbar, Dinkes Provinsi Sumbar lebih banyak melibatkan tenaga kader posyandu. Karena edukasi dapat dilakukan secara langsung, dari rumah ke rumah. Di Sumbar daerah yang menjadi locus penanganan pencegahan stunting ada pada empat kabupaten. Yakni, Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Limapuluh Kota.
Sementara untuk penanganan, Dinkes Provinsi Sumbar menghimpun informasi langsung dari masyarakat. Terutama saat pelayanan posyandu, melalui penimbangan anak. Pada Agustus 2020, penimbangan anak sudah mencapai 72 persen.
Angka prevalensi stunting Provinsi Sumbar masih berada di atas toleransi World Health Organization (WHO), yaitu 20%. Pelaksanaan percepatan pencegahan anak kerdil, Pemprov Sumbar melakukan fasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut serta pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
Sebelumnya, data 2019, kasus stunting di Sumbar berada di angka 30,8 persen. Angka itu cukup tinggi dari target nasional yaitu kurang dari 20 persen. Penanganan kasus stunting menjadi perhatian serius dari Pemprov Sumbar.(fan)
