SIJUNJUNG, METRO
Hati-hati bagi setiap pasangan calon yang maju pada pemilihan kepala daerah yang ingin mendapatkan suara dengan trik money politik atau politik uang pada 9 Desember 2020 mendatang. Pasalnya, Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan dan Bawaslu Sijunjung memberikan penegasan untuk menindak secara tegas jika ditemukan kegiatan money politik di Kabupaten Sijunjung.
Polres Sijunjung akan membentuk tim yang disebar pada setiap kecamatan yang ada untuk melakukan pengawasan dan pengamanan khusus. “Kita akan bentuk tim khusus disetiap kecamatan. Dalam tiap tim tersebut dipimpin oleh perwira atau Pamakil (perwira pertama mewakili). Tim ini khusus antisipasi gangguan Kamtibmas dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelang Pilkada nanti, termasuk aksi money politik,” tutur Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan.
Polres Sijunjung bertekad agar perhelatan Pilkada berjalan dengan sukses dan lancar. Dalam hal tindakan money politik, bahwa pemberi dan penerima politik uang sama-sama kena jerat hukum.
“Kita hanya fokus pada Kamtibmas saja, menjaga situasi ini tetap kondusif. Jadi kalau ada yang memicu menjadi tidak kondusif kita tidak segan untuk menindak tegas pelakunya. Karena dalam hal politik uang, pemberi dan penerima sama saja,” terang Kapolres didampingi Waka Kompol Andi Sentosa dan Kasubag Humas Iptu Nasrul Nurdin.
Salah satu tujuan tim tersebut dibentuk untuk mengantisipasi aktifitas politik uang. “Karena sudah dekat hari pemilihan seperti sekarang ini sangat rawan sekali upaya-upaya seperti itu. Ntah serangan fajar lah, serangan subuh lah, sore atau apalah namanya. Kita antisipasi hal itu,” sebut Nasrul Nurdin, Rabu (11/11).
Sedangkan Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Agus Hutrial Tatul sangat mengapresiasi upaya dari Polres Sijunjung, bahkan menurutnya, dengan adanya sinergi yang demikian akan sangat membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan.
“Sangat bagus sekali jika ada kolaborasi dari Polres Sijunjung dengan penyelenggara pemilu seperti itu. Kita sangat apresiasi dan siap untuk berkolaborasi dalam melakukan pengawasan. Termasuk juga beberapa hal yang diantisipasi memicu konflik,” ungkap Tatul saat dihubungi, Kamis (12/11).
Senada dengan pihak keamanan, Bawaslu Sijunjung juga menekankan bahwa jika nantinya ada pelanggaran Pilkada yang berujung di meja hijau, pihaknya tidak mau tanggung-tanggung. “Dari awal kita sudah katakan kepada kawan-kawan di Gakkumdu, kalau kita tidak terima kasus yang P19, harus P21,” tegasnya.
Dengan demikian, jika terdapat kasus pelanggaran Pilkada yang masuk ranah pidana, Bawaslu akan melakukan pengusutan secara tuntas. “Maka dari itu kepada pasangan calon dan tim suksesnya juga sudah kita tekankan itu. Jika ditemukan nantinya, akan kita tindak tegas,” pungkasnya. (ndo)
