SOLSEL, METRO
Pjs Bupati Solok Selatan Jasman Rizal menyampaikan dukungannya untuk anggaran operasional pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) di lapangan. Hal ini disampaikannya apel kesiapan Satpol PP dan Damkar di halaman kantor bupati setempat, Selasa 3/11/20.
Sebelumnya, orang nomor satu di Kabupaten Solok Selatan tersebut memang terlihat sedikit kesal. Namun kekesalan tersebut berubah menjadi prihatin disaat mengetahui kondisi dan realita yang dihadapi personil Satpol PP dan Damkar di lapangan.
Bukan tanpa sebab kekesalan Pjs Bupati tersebut. Pelaksanaan apel yang semula dijadwalkan dimulai pukul 08.00 pagi tersebut, sedikit molor beberapa menit kemudian. Padahal ia sendiri telah hadir di lapangan, namun belum terlihat kesiapan Satpol PP dan Damkar untuk melaksanakan apel. Kemudian atribut pakaian dari beberapa personil Satpol PP dan Damkar terlihat ada yang tidak lengkap, seperti peci, dan atribut lainnya.
“Terkait masalah disiplin perlu diperbaiki. Tadi saya jam 8 pas sampai disini, namun apel belum siap untuk dilaksanakan. Ini menjadi catatan bagi Pak Kasat dan para komandan regu untuk meningkatkan disiplin ini. Termasuk disiplin dalam atribut berpakaian,” ujarnya tegas.
Jasman mengatakan bahwa banyak sebetulnya koreksinya kepada Satpol PP dan Damkar ini. Namun, setelah mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisi di lapangan, ia bisa memahami beberapa persoalan diantaranya. “Awalnya saya sedikit kesal melihat kondisi ini. Namun disisi lain, terus-terang saya terenyuh melihat beberapa persoalan yang ada, termasuk masalah kesejahteraan tenaga kontrak daerah yang jauh dari layak. Ini persoalan pokok bagi saya, termasuk tidak adanya dukungan pengadaan pakaian seragam yang lengkap. Saya tidak bisa menyalahkan saudara semua. Tadinya saya akan suruh push up pagi ini, tapi akhirnya saya kasihan juga. Namun yang penting, semangat jangan sampai kendor,” ujarnya menyemangati.
Jasman langsung memerintahkan Sekdakab selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengkaji dan menganggarkan beberapakebutuhan yang diperlukan Satpol PP dan Damkar “Pak sekda, mumpung saat ini masih pembahasan APBD 2021, tolong anggarkan pelatihan dan kebutuhan lain buat aparatur Satpol PP dan Damkar ini, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini penting. Apalagi penegakan perda di tengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh peran dari Satpol PP. Bagaimana mereka bekerja maksimal jika pakaian saja tidak lengkap, dan anggaran operasional jauh dari kata memadai,” ujarnya menginstruksi.
Ia menyadari bahwa khusus honor Tenaga Kontrak Daerah (misalnya) memang masih jauh dari UMR. Khusus Satpol PP hanya Rp. 750 ribu perbulan. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah TKD serta keterbatasan anggaran yang dimiliki. Namun paling tidak menurutnya, dapat diberikan berbagai tambahan penghasilan lainnya, termasuk anggaran operasional, sehingga sedikit banyaknya dapat membantu TKD Satpol PP dan Damkar yang jumlahnya mencapai 200 orang tersebut.
Ia juga menyoroti sistem rekrutmen TKD yang perlu juga diperbaiki. Kemudian harus memperbanyak pelatihan-pelatihan teknis dan persiapan fisik di lapangan. “Minimal harus terprogram secara rutin latihan baris berbaris, serta kewajiban untuk olahraga lari setiap harinya,” ujarnya mencontohkan.
Jasman juga mengapresiasi atas kinerja dan semangat Satpol PP dan Damkar, yang terus bekerja di tengah keterbatasan yang dimiliki.
Sementara itu, Kasatpol PP dan Damkar Epli Rahmat mengatakan bahwa peningkatan kapasitas para personil diakui belum maksimal, dikarenakan ketiadaan anggaran untuk pelatihan untuk personilnya. Termasuk menurutnya kurangnya alokasi anggaran operasional sehingga kegiatan penindakan dan penegakan perda belum berjalan secara maksimal.
Untuk itu, Epli menyampaikan permohonannya kepada Pjs Bupati agar Satpol PP dan Damkar diberikan kesempatan untuk memperbaiki struktur anggaran dan tambahan anggaran sedikit saja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Epli juga menuturkan bahwa untuk kondisi saat ini, pemadam kebakaran (damkar) baru memiliki mobil damkar 4 unit mobil dalam kondisi bagus, serta 1 unit mobil lainnya dalam keadaan rusak. “Saat ini kita baru punya 4 mobil damkar, sedangkan kecamatan di Solok Selatan sendiri berjumlah 7 kecamatan, sehingga mobil damkar ini perlu kita upayakan penambahannya,” jelasnya.
Epli juga mejelaskan bahwa saat ini PNS pada Satpol PP dan Damkar berjumlah 35 orang, TKD pada Pol PP 120 orang, dan TKD Damkar sebanyak 80 orang. Untuk gaji TKD pada Pol PP sebesar Rp 750 rb/bln, ditambah dengan uang piket dan transportasi bagi tenaga damkar. (fan)
