PADANG, METRO
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, kembali menyidangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin. Namun, kali ini, yang menjadi terdakwanya adalah Iswandi Ilyas yang merupakan Direktur PT.Tunas Bakhti Utama yang sebelumnya buron.
Terdakwa yang menjalani sidang perdana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Terdakwa duduk di hadapan majelis hakim dan menggunakan rompi merah bertulisan Tahanan Kejaksaan Negeri Padang.
Dalam sidang tersebut, terdakwa didakwa oleh JPU telah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri dan orang lain. “Bahwa terdakwa yang merupakan, direktur PT.Tunas Bakhti Utama, mempersiapkan perusahan-perusahan di bawah kendali PT.TBN, untuk mengikuti lelang alat kesehatan (alkes) di RSUD Rasidin Padang. Saat itu, terdakwa menghubungi Syaiful Palandjui, Iskandar Hamzah (penuntutan terpiah dalam kasus yang sama), dan saksi Zaldi untuk menghubungi Feri Oktaviano (penuntutan terpisah kasus sama),” kata JPU Pitria Erwina bersama tim, saat membacakan dakwaannya, Senin (2/11).
JPU menjelaskan, terdakwa Iswandi juga menyuruh saksi Syaiful Plandjui, untuk membuat dokumen penawaran ke RSUD Rasidin Padang, di mana yang menjadi direkturnya adalah Artati Suryani (penuntan terpisah kasus sama). Atas perintah Iswandi, direktur PT. Siva Medica Prima, Feri Oktaviano, direktur PT. Cahaya Rama Pratama, Iskandar Hamzah, persero Nian Perkasa, Syaiful Palandjui, membuat surat penawaran ke RSUD Rasidin Padang.
“Lalu ditetapkan pemenag lelang yaitu, PT.SMP dengan direktur Feri Oktaviano, jadi semuanya atas kendali dari terdakwa Iswandi.
Pasalnya, terdakwa Iswandi Ilyas selaku pemberi dana dari pelaksana pengerjaan alkes . Pekerjaan yang seharusnya oleh terdakwa, namun dilakukan oleh Ferri Oktaviano di atas kertas, karena Ferri mendapatkan fee persenan dari kontrak kerja,” jelasnya.
Tak hanya itu dalam JPU disebutkan, pengadaan pengerjaan alkes di RSUD Rasidin Padang, tidak memenuhi persyaratan dan prosedur. Dimana pekerjaan dilakukan seratus persen, namun faktanya tidak sesuai. “Akibat perbuatannya, telah menguntungkan terdakwa sendiri, dan orang lain. Yaitu Ferri Oktaviano sebesar Rp 231.950.000.00, dr.Artati Suryani sebesar Rp 136.500.000.00, Saiful Palantjui sebesar Rp 187.260.000.00, Iskandar Hamzah senilai Rp.12.000.000.00, dan Ahmad Cecep sebesar Rp 139.250.000.00 Tak hanya itu, negara juga mengalami yakninya Rp 5.079.998.312.11,” terang JPU.
JPU juga, menjerat terdakwa Iswandi Ilyas dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31tahun 1999, tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang telah diubah dan dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke (1).
Menanggapi dakwaan JPU, terdakwa yang didampingi PH nya, Desmon Ramadan bersama tim, mengajukan nota keberatan dakwaan (eksepsi).
“Setelah kami mendengarkan dakwaan dari JPU,kami akan mengajukan nota esksepsi,untuk itu kami minta waktu satu minggu,”sebutnya. Sidang yang diketuai oleh Khairuddin memberikan waktu selama satu minggu. (cr1)
