PADANG, METRO
UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberi ruang bagi petugas menindakan pihak yang menyuruh sopir-sopir melakukan pelanggaran kelebihan muatan. “Selama ini yang sering ditindak hanya sopir. Dengan UU No 22 Tahun 2009 ini, kita harus memulai menyelesaikan masalah dari segi hukum bagi angkutan barang yang melanggar kelebihan muatan. Mulai dari hulu ke hilir,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi, saat Sosialisasi Penegakan Hukum Bidang LLAJ Tahun 2020 dan Indentifikasi Pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik (e-Blue), Kamis (22/10), di Kota Padang.
Penegakan hukum di hulu, menurut Heri, misalnya dapat dilakukan dengan pengawasan produksi karoseri dan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan di hilir berupa, pemeriksaan berkala rutin di terminal dan ruas jalan, monitoring pengawasan penyelenggaraan angkutan barang di jembatan timbang, angkutan penumpang di terminal dan pengawasan bus pariwisata di kawasan wisata.
“Jembatan timbang jangan pernah diimpikan bisa menyelesaikan permasalahan kelebihan muatan. Jembatan timbang itu berada di muara. Selama permasalahan di hulu tidak diselesaikan, maka masalah overload tidak akan bisa terselesaikan,” tegas Heri dalam kegiatan yang dilaksanakan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IlI Provinsi Sumbar itu.
Tujuan sosialisasi penegakan hukum ini, menurut Heri, untuk menyamakan persepsi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, oleh aparat LLAJ dan berdasarkan peraturan perundangundangan.
“Banyak faktor menyebabkan kita mempunyai tindakan berbeda di lapangan, meskipun aturan yang jadi pedoman sama. Karena kita berada di unit organisasi berbeda secara structural dan tidak saling membawahi, maka menyebabkan biasnya penegakan hukum yang kita lakukan,” ungkapnya.
Menurutnya, sosialisasi dan inventarisasi masalah di lapangan harus sering dilakukan, untuk mewujudkan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, diperlukan bagi PPNS yang melakukan penegakan hukum.
Sesuai PP No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mensyaratkan PPNS harus berpendidikan minimal S1. “Sebelum ada peraturan baru ini, dulu, PPNS bisa dari SMA. Bahkan SMP pun boleh. Tapi melihat permasalahannya, tidak hanya pengetahuan teknis yang dibutuhkan. Intelektualitas juga penting,” tambahnya.
Sementara, Sekretaris Panitia Sosialisasi Penegakan Hukum Bidang LLAJ 2020 yang juga Kasi LLAJ BPTD Sumbar, Yugo Kristanto mengatakan, tindaklanjut amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana ada beberapa kewenangan pemerintah daerah beralih ke pemerintah pusat. Salah satunya operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
Berdasarkan data UPPKB yang telah beroperasi, diperoleh data di lapangan, marak operasional kendaraan angkutan barang dengan dimensi dan muatan berlebih (over dimensi dan over loading).
Dampak yang terjadi, banyak kecelakaan lalu lintas angkutan barang yang diakibatkan karena rem blong dan kendaraan tidak terkendali. Dampak lainnya, kerusakan jalan yang massif. Sehingga perbaikan jalan setiap tahunnya membebani anggaran pemerintah.
Berdasarkan informasi Kementerian PUPR, kerugian mencapai Rp43 triliun setiap tahunnya. Di Provinsi Sumbar, kecelakaan lalu lintas akibat over dimensi over loading (ODOL), sering terlihat di ruas Sitinjau Lauik. Di samping kondisi topografi kurang baik, kendaraan yang dikendarai, sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian material dan korban jiwa.
Di samping itu, kerusakan jalan nasional, jalan provinsi dan bahkan jalan lokal di Sumbar, juga dampak dari ODOL armada yang bermuatan batubara, batu kali, pasir, semen, pupuk dan CPO.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai danau dan penyeberangan.
Dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan UPPKB di Provinsi Sumbar, saat ini sudah dibuka di empat lokasi. Yakni, UPPKB Tanjung Balik di Kabupaten Limapuluh Kota, UPPKB Lubuk Selasih di Kabupaten Solok, UPPKB Sungai Langsat di Kabupaten Sijunjung dan UPPKB Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan.
BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar mengacu pada kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, melaksanakan tahapan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan deklarasi bersama, menuju Zero ODOL di awal tahun 2023. Kemudian, melaksanakan penertiban kendaraan ODOL dengan penilangan, transfer muatan, sampai penegakkan hukum, untuk memberikan efek jera.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 4293/AJ.510/DRJD/2019, tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor, Kereta Ganderngan dan Kereta Tempelan.
Peraturan ini mengatur tatacara normalisasi bagi kendaraan yang melanggar dimensi, agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, melalui Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Berikutnya, mekanisme pelaksanaan normalisasi serta pengendalian melalui stickerisasi. “Melalui forum ini, pihak terkait, agar dapat mendukung regulasi tersebut, demi tercipta efektifitas dan efesiensi pelayanan transportasi, serta meningkatnya tingkat keselamatan LLAJ,” ujarnya.(fan)
