PADANG, METRO
Sanksi pidana kurungan bagi pelanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Nomor 6 tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 mulai diberlukan. Bahkan, nantinya akan dilakukan sidang di tempat dan nantinya akan di tahan di sel khusus di Polres dan Polda Sumbar.
Untuk menyamakan persepsi dalam menerapkan sanksi protokol kesehatan yang tertuang pada Perda AKB itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar melaksanakan rapat koordinasi Criminal Justice Sistem (CJS) pencegahan dan pengendalian Covid-19 di ruang Jenderal Hoegeng Polda Sumbar, Selasa (20/10).
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menjelasakan, rakor criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan terkait penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumbar.
“Rakor tersebut merupakan inisiasi dari Kapolda Sumbar untuk memantapkan koordinasi antara Pemprov dengan Satpol PP, Kepolisian, Jaksa dan Hakim,” ungkap Irwan Prayitno.
Irewan menambahkan, Pemprov Sumbar melalui Satpol PP bersama Kepolisian dan aparat hukum lainnya terus meningkatkan penindakan hukum yang ada pada Perda AKB dengan menerapkan berupa sanksi denda dan pidana kurungan.
“Penindakan itu dilakukan agar semua disiplin pakai protokol kesehatan sehingga kecil peluang terjadi penularan. Mau tidak mau, kita harus meningkatkan penindakan dan penegakan hukum sesuai dengan Perda AKB. Bagi melanggar protokol kesehatan Covid-19 akan diberi sanksi denda dan sampai pidana kurungan,” ucapnya.
Dikatakan Irwan, Satpol PP melakukan penindakan hukum terkait Perda AKB hampir setiap jam di berbagai tempat dan daerah, bahkan dari sekian banyak anggota Polres yang tersebar di daerah juga melakukan tindakan hukum. Maka dari itu, Satpol PP dan anggota Polres yang tersebar di daerah dilakukannya razia secara rutin kepada masyarakat setiap jam, mengenai perda AKB serta diterapkannya sanksi administrasi dan pidana agar masyarakat jera dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.
“Bahkan kita telah bekerjasama dengan Jaksa dan Hakim, untuk melakukan sidang di tempat. Kalau terbukti bersalah melanggar Perda AKB, pihak Polres telah menyediakan sel khusus. Semua ini diterapkannya agar masyarakat jera dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19,” kata Irwan Prayitno.
Irwan menuturkan, Satpol PP Provinsi bersama kabupaten/kota telah melakukan penertiban dan penindakan terhadap 2.138 orang sejak di berlakukannya Perda AKB ini sampai Senin (19/10). Adapun rincian sanksi yaitu, 76 orang sanksi denda administratif dengan 36 orang dilaksanakan oleh Provinsi, 40 orang dilaksanakan oleh Kabupaten kota dan untuk 2.062 orang melaksanakan sanksi kerja sosial.
“Selanjutnya untuk pelaku usaha sebanyak 48 unit dengan diberikan teguran tertulis dan penyelenggara kegiatan satu kali teguran. Kami sudah berkali-kali mengadakan rapat bersama Kapolda dengan Kapolres sambil jalan terus memantapkan supaya tindakan hukum di lapangan secara efektif dilakukan secara bersama-sama. Ini kesepakatan kita, agar meminimalisir penularan Covid-19 di Sumbar,” ujarnya.
Sementara itu Kapolda Sumbar Toni Hermanto mengatakan, rakor ini adalah bentuk suatu instrumen kepatuhan masyarakat yang harus dilakukan dengan Instrumen hukum Perda ini. Dan setiap hari telah dilakukan evaluasi bersama Pol PP ditingkat provinsi melihat keaktifan dari penerapan aktualisasi Perda no 6 tahun 2020 hingga ke tingkat jajaran.
“Yang jelas kita berharap semuanya ini bisa optimal menekan angka sebaran Covid-19 di Sumbar. Karena salah satu bentuknya adalah menggunakan perangkat instrumen hukum yang ada di Perda 6 tahun 2020,” ungkap Irjen Pol Toni Harmanto.
Irjen Toni menegaskan, untuk penerapan sanksi kurungan nanti, apabila mereka telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali akan terdata, karena pihaknya sudah punya aplikasi SiPelada pendukung sehingga hakim tidak ragu lagi memutuskan melakukan kurungan selama satu atau dua hari.
“Selain itu, saya juga telah mengistruksikan kepada seluruh Polres untuk menyediakan tempat khusus pelanggar Perda nomor 6 tahun 2020. Termasuk di Polda sendiri sudah disediakan sel khusus untuk pelanggar Peda AKB. Jadi, sudah ada sel tersendiri, yang tentunya terpisah dengan sel untuk pidana yang lain,” tegas Irjen Pol Toni. (fan)
