PADANG, METRO
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno memastikan, tahun 2021 nanti, tidak ada alokasi APBD Provinsi Sumbar untuk pembangunan di daerah ini. Kondisi ini terjadi karena alokasi APBD untuk pembangunan, dipotong habis untuk penanganan Covid-19. “Pembangunan tahun 2021 nanti tidak ada. Hanya kegiatan pemeliharaan yang tidak bisa dihilangkan anggarannya. Karena untuk pemeliharaan ini sama seperti gaji, harus dibayarkan. Untuk pembangunan, dipotong habis untuk atasi Covid-19. Dan itu perintah dari Permendagri, Permenkeu termasuk Inpres,” ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat 2020, Senin (19/10) di Padang.
Rakornis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Sumbar, diikuti oleh Dinas Perhubungan (Dishub) se-Sumbar. Irwan Prayitno menambahkan, dengan keterbatasan APBD untuk pembangunan ini, maka dukungan anggaran melalui APBN sangat dibutuhkan.
“Kita tahu, kita tidak punya uang. Saya tahu angkanya. Belanja pegawai saja sudah 70 persen. Alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dan kesehatan tidak terpenuhi. Infrastruktur pun tidak terpenuhi. Tanpa dukungan APBN, bisa kita bayangkan, tidak ada pembangunan di Sumbar ini. Kita amat sangat membutuhkan APBN untuk pembangunan di daerah ini,” harapnya.
Pada kesempatan rakornis tersebut, Irwan Prayitno berharap, agar adanya sinergi pembangunan infrastruktur di Sumbar. Khususnya pembangunan di bidang transportasi. “Penting dan perlu hari ini kita menyamakan persepsi apa yang telah direncanakan BPTD Wilayah III Sumbar untuk membangun infrastruktur di Sumbar. Ini menjadi harapan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan agar jadi lebih baik,” harapnya.
Selama dua periode menjadi Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengungkapkan, selama ini, untuk membangun jalan di kabupaten dan kota, bupati dan wali kota meminta Pemprov Sumbar, untuk membantu pembangunannya. Karena pemerintah kabupaten kota juga dihadapkan pada permasalahan keterbatasan APBD.
Melalui rakornis ini, menjadi kesempatan dan peluang bagi pemerintah kabupaten kota, untuk mengusulkan kepada BPTD Wilayah III Sumbar untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik di daerah masing-masing.
“Saya apresiasi kepada BPTD yang menggelar rapat dengan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota. BPTD memberikan peluang aspirasi daerah untuk pembangunan, sekaligus sosialisasi pembangunan yang dilaksanakannya. Ini merupakan sinergi untuk menyukseskan pembangunan,” ujarnya.
Sementara, Kepala BPTD Wilayah III Sumbar, Deny Kusdyana mengatakan, kegiatan yang telah dan sedang dilakukan pihaknya, pada Tahun Anggaran 2020, meliputi, operasional dan pemeliharaan Kantor BPTD Wilayah III Sumbar. Juga ada operasional dan pemeliharaan empat) terminal Tipe A meliputi, Terminal Simpang Aur Kota Bukit Tinggi, Terminal Jati Pariaman Kota Pariaman, Terminal Bareh Kota Solok dan Terminal Kiliranjao.
Berikutnya, operasional dan pemeliharaan empat Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), meliputi, UPPKB Tanjung Balik di Kabupaten Limapuluh Kota, UPPKB Lubuk Selasih di Kabupaten Solok, UPPKB Sungai Langsat di Kabupaten Sijunjung dan UPPKB Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan.
Kegiatan lainnya, rehabilitasi UPPKB Tanjung Balik Tahap III, pembangunan dan pemeliharaan 15 paket perlengkapan jalan di ruas jalan nasional di Provinsi Sumbar, peningkatan pelayanan pelabuhan SDP Teluk Bungus Tahap I, dan rehabilitasi Movable Break (MB) Dermaga I SDP Teluk Bungus.
“Kami juga laporkan pula, saat ini masih berproses hibah asset pelabuhan SDP Teluk Bungus dari Pemprov Sumbar ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Diharapkan akhir 2020 telah selesai. Sehingga mulai awal 2021, penyelenggaraan operasional Pelabuhan SDP Teluk Bungusdikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat. Dalam hal ini BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar,” ungkapnya.(fan)
