BUKITTINGGI, METRO
Pjs.Wali Kota Bukittinggi Zaenuddin bersama Forkompimda Kota Bukittinggi mengikuti rapat koordinasi (rakor) dalam sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Regulasi Omnibus Law yang bertempat di Bukittinggi Command Center (BCC) Balaikota Bukittinggi, Rabu (14/10).
Rapat yang berlangsung secara virtual melalui video conference ini dibuka Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia DR Mahfud MD serta diikuti beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para Gubernur, Walikota/Bupati serta Forkopimda se-Indonesia.
Menkopulhukam, Mahfud MD, dalam sambutannya menyampaikan agar memberikan pengertian kepada masyarakat terkait latar belakang dan materi yang terkandung dalam UU Cipta Kerja.
“Banyaknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang masih berlangsung hingga kini harus ditanggapi secara bijak, dan menjadi tugas kita menjaga ketertiban dan keamanan dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini tentang materi-materi yang sebenarnya dibandingkan dengan yang hoaks dan manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja,” ujar Zaenuddin.
Kemudian juga disampaikan bahwa lahirnya UU Cipta Kerja ini dilatarbelakangi oleh lambatnya perizinan karena terlalu banyaknya meja-meja birokrasi yang harus dilalui kalau orang akan melakukan izin usaha, sehingga pada waktu itu presiden mengambil inisiatif agar perizinan itu bisa lebih disederhanakan.
“Omnibus Law ini lahir untuk mensatupintukan Undang- undang yang sama, sehingga bisa menyederhanakan dan mengurangi potensi korupsi akibat lamanya birokrasi dan UU Cipta kerja ini tidak serta merta hadir begitu saja, namun sudah didengungkan sejak jauh-jauh hari. Bahkan pembahasannya dilakukan secara terbuka, makanya banyak naskah beredar yang berbeda-beda. Sebab menampung berbagai masukan,” ungkap Zaenuddin.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaa, Ida Fauziyah mengatakan, Omnibus Law ini pada prinsipnya untuk penguatan perlindungan kepada tenaga kerja. Termasuk meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja ataupun buruh dalam mendukung investasi.
“Apabila Undang-undang ini tidak dilakukan maka, lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Selain itu, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain dan penduduk yang tidak ataupun belum bekerja akan semakin tinggi serta Indonesia terjebak dalam middle income trap,” ujar Zaenuddin.
Pjs.Walikota Bukittinggi Zaenuddin yang mengikuti rapat koordinasi ini mengatakan bahwa Rakor ini dilakukan agar tidak adanya kesimpangsiuran informasi tentang UU Cipta Kerja.
“Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan pokok – pokok substansi UU Cipta Kerja sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dan membahas isu yang sedang ramai dibicarakan. Jadi kita di daerah bersama forkopimda dihimbau untuk mengkomunikasikan substansi UU Cipta Kerja kepada stakeholder dan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui apa saja isi dan maksud disahkannya UU Cipta Kerja ini,” ujar Zaenuddin. (pry)
