PADANG, METRO
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Padang, menunda pembacaan vonis terhadap Bupati (non aktif) Solok Selatan, Muzni Zakaria, yang diduga menerima uang suap PT.Dempo Group M. Yamin Kahar.
Majelis hakim meminta waktu selama satu minggu, untuk pembacaan vonis. “Sebelumnya kami mohon maaf, putusan ini tidak bisa dibacakan, karena belum siap, utuk itu sidang ini kita tunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Oktober 2020, sidang ditutup,” kata hakim ketua siding, Yoserizal dengan beranggotakan M.Takdir dan Zaleka, Rabu (14/10).
Dari informasi yang dihimpun di Pengadilan Negeri Padang, sidang dilakukan secara virtual ini berlangsung singkat. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasihat Hukum (PH) terdakwa berada di Jakarta.Sedangkan terdakwa tetap menghadiri sidang, dengan pengawalan polisi.
Mendengar putusan ditunda, terdakwa Muzni Zakaria saat itu mengenakan baju batik bermotif hitam pun, ke luar dari ruang sidang dan menaiki mobil tahanan Polda Sumbar.
Sementara itu, dikonfirmasi usai persidangan, Ketua Pengadilan Negeri Padang Yoserizal menyebutkan, penundaan ini merupakan penundaan pertama yang dilakukan mejelis halim sejak sidang perkara dugaan suap proyek pembangunan Jembatan Ambayan dan Mesjid Agung Solok Selatan ini dimulai pada Rabu (10/6) lalu.
Yoserizal yang juga Ketua Majelis dalam perkara tersebut menambahkan, penundaan ini sudah lazim terjadi dalam persidangan. Sementara, majelis hakim melakukan penundaan ini karena amar putusan terhadap terdakwa Muzni Zakaria belum rampung karena ada beberapa kendala.
“ Tidak ada permasalahan dalam merampungkan putusan ini yang membuat sidangnya menjadi tertunda. Dalam merampungkan amar putusan sudah biasa ya kita menemui beberapa kendala, jadi penundaan seperti sudah biasa terjadi,” terang Yoserizal kepada awak media.
Selanjutnya, Ia menerangkan, sidang lanjutan dengan agenda putusan ini akan kembali digelar pada Rabu (21/10/2020) pekan mendatang. Sidang tetap digelar oleh Pengadilan Tipikor Padang di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
Pada berita sebelumnya, terdakwa Muzni Zakaria, dituntut oleh JPU dengan hukuman pidana selama enam tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000.00 dan subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan.
Tak hanya itu, JPU KPK juga menghukum terdakwa Muzni Zakaria, dengan membayar uang pengganti sebesar Rp3.375.000.000.00, bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.
Tak sampai disana, JPU KPK juga mencabut hak politik terdakwa selama empat tahun.
JPU beralasan, perbuatan terdakwa melanggar pasal 12 huruf b undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 (1) KUHP.
Dalam berita sebelumnya, KPK telah menetapkan M Yamin Kahar bersama Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sebagai tersangka. Dalam perkara M Yamin Kahar, telah disidang beberapa kali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Kelas 1A Padang dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
Terdakwa Muzni Zakaria, diduga menerima suap Rp 460 juta, untuk proyek pembangunan Jembatan Ambayan. KPK juga mengatakan ada dugaan aliran suap Rp 315 juta terkait proyek Masjid Agung Solok Selatan yang diberikan Muhammad Yamin Kahar kepada bawahan Muzni.
Suap itu diduga diberikan atas permintaan Muzni Zakaria kepada M Yamin Kahar. Muzni Zakaria diduga memerintahkan bawahannya agar memenangkan perusahaan yang digunakan M.Yamin Kahar selaku kontraktor. (cr1)
