PADANGPARIAMAN, METRO
Inspektorat Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melaksanakan empat kegiatan pada bulan ini. Keempatnya yakni audit ketaatan, audit kinerja, audit perizinan dan non perizinan serta reviu Analisi Standar Biaya/Satuan Standar Harga (ASB/SSH).
Audit berlangsung selama 15 hari yang telah dilaksanakan awal bulan ini. Audit bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundangan-undangan yang berlaku dan tindak lanjut Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita sudah bentuk empat tim audit, dan sedang dalam proses permintaan data kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk,” kata Inspektur Hendra Aswara usai rapat evaluasi kinerja di kantornya, kemarin.
Diakuinya, kegiatan audit ketaatan dan audit kinerja dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pendampingan, pembinaan serta evaluasi. Diharapkan, melalui pemeriksaan ini, program yang sudah dan akan dilaksanakan pada OPD, bisa berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara untuk audit perizinan baru pertama kali dilakukan atas mandatory dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksanaan audit ini dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kepatuhan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kabupaten Padang Pariaman.
“Tujuan Audit perizinan agar bisa mengetahui persyaratan, lama proses dan transparansi informasi. Yaitu jelasnya besaran retribusi dan traking sistem untuk mengetahui sampai dimana proses pelayanan perijinan,” ujar jebolan STPDN angkatan XI itu. (efa)
