SITEBA, METRO
Bawaslu Kota Padang melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang melanggar aturan. Hingga pukul 16.15 Senin (12/10), sudah ada 200 APK paslon yang sudah ditertikan oleh Bawaslu.
Penertiban APK ini terpantau di beberapa titik di Kota Padang. Seperti di Aiacama di Kecamatan Padang Timur dan di Siteba yang berada di Kecamatan Nanggalo. Ketua Bawaslu Kota Padang, Dori Putra mengatakan, dalam penertiban ini pihaknya dibantu oleh personel Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Sebelumnya kita sudah melakukan koordinasi dengan Pemko Padang terkait permintaan bantuan untuk menurunkan jajarannya guna membantu Bawaslu untuk menurunkan APK,” ujar Dori, kemarin.
Dori menjelaskan, bahwa penertiban itu dilakukan di seluruh wilayah Kota Padang. Baik itu baliho, billboard dan spanduk yang dipasang tidak sesuai aturan. Ia menambahkan, aturan tersebut yaitu ukuran dari baliho, billboard, spanduk harus sama dengan yang ditetapkan oleh KPU Sumbar.
“Kemudian, jumlahnya pun ditentukan oleh SK KPU Sumbar, sehingga ini dasar kita melakukan penertiban. Kemudian, zonasinya harus sama juga sama dengan yang sudah ditentukan oleh KPU Sumbar,” tukas Dori.
Dori menambahkan, bahwa penertiban APK ini direncanakan dilaksanakan tiga hingga empat hari ke depan. Metode penertiban kita ada dua. Yaitu , Bawaslu Kota Padang melakukan penertiban untuk billboard yang berukuran besar, yang ada di jalan-jalan utama seluruh kota Padang.
Selanjutnya untuk ranahnya Panwaslu Kecamatan sebut Dori, yaitu baliho yang mudah dijangkau dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan perumahan. Satpol PP juga turun ke kecamatan untuk membantu Panwaslu melakukan penertiban APK. “Kita mengharapkan ke depan, semua APK yang tidak sesuai aturan ini telah ditertibkan,” tandasnya.
Dori mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Liaison Officer (LO) paslon calon Gubernur tingkat Kota Padang untuk meminta bantuan agar menurunkan APK secara mandiri. “Kita sudah memberikan kesempatan atau waktu pada LO atau tim sukses untuk menurunkan APK mereka. Kalau tidak juga diturunkan tentu kita tertibkan,” tegas Dori.
Dori mengatakan, selain APK, pihaknya juga menertibkan baliho-baliho yang merupakan program Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang belum dibuka ataupun dicopot. “Tak hanya baliho yang menyangkut keempat pasangan calon, juga ditertibkan baliho seperti imbauan memakai masker, membayar pajak dan imbauan lainnya, baik imbauan oleh pemerintah provinsi maupun Pemko Padang,” terang Dorri.
Kepala Satpol PP Padang, Alfiadi mengatakan, dalam penertiban APK ini, pihaknya hanya mendampingi Bawaslu. Untuk titik-titik atau lokasi penertiban, kewenangannya berada di Bawaslu dan Satpol PO hanya mengikut saja.
“Kita diminta dampingi, terkait pembongkaran dan dimana tempatnya Bawaslu yang arahkan,” ujarnya.
Ia selaku pimpinan hanya menurunkan 40 personel Satpol PP dalam penertiban APK ini. Sementara itu, untuk APK yang dibongkar, diambil Bawaslu. (heu/ade)
