TAN MALAKA, METRO
Pemberlakuan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumbar sudah dimulai, Sabtu (10/10). Warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah akan diberikan sanksi.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, kegiatan pada Sabtu (10/10) langsung dihadiri Kapolda Sumbar dan Danrem. “Kegiatan dengan pendekatan sanksi, karena sejak seminggu yang lalu kita masih dalam sosialisasi. Sebab perda ini butuh sosialisasi dilakukan di seluruh masyarakat. Ke depan untuk sanksi pidana akan ditegaskan bersama dengan tim terpadu antara lain polisi, jaksa dan hakim,” ujar Irwan saat bersama tim gabungan di Pasar Raya Padang.
Irwan mengatakan, sanksi itu dijatuhkan bila sebelumnya sudah pernah dikenai sanksi administrasi. “Perda ini dibuat agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Dengan begitu potensi penyebaran Covid-19 bisa ditekan dan diminimalkan,” sebutnya.
Sementara itu, Kasatpol PP Kota Padang, Alfiadi menyebutkan, untuk Kota Padang semenjak 21 September, anggotanya bersama Polresta Padang sudah menegakkan Perwako Nomor 49 tahun 2020. Pihaknya sudah menertibkan sebanyak 500 orang lebih karena tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah.
Selain itu terang Alfiadi, Satpol PP Padang sudah melakukan sosialisasi Perda AKB kepada warga semenjak 1 September 2020 meskipun baru berbentuk draf. “Untuk Kota Padang, kita tinggal lakukan penindakan saja lagi. Penegakan perda ini dilakukan bersama tim di Pasar Raya Padang. Ini menjadi lokasi pertama penegakan Perda Nomor 6 tahun 2020 di Sumbar dan akan terus dilanjutkan ke tempat-tempat yang lain,” bebernya.
Tidak itu saja terang Alfiadi, tempat-tempat usaha juga telah dilakukan peneguran secara lisan hingga pemberian surat teguran. “Jika pemilik usaha yang sudah kita tegur tidak juga mengindahkan atau menerapkan protokol kesehatan, tentu kita berikan tindakan sesuai Perda Nomor 6 tahun 2020,” ucap mantan kepala Bapenda Padang ini.
Kegiatan dilaksanakan bersama tim gabungan yang terdiri dari beberapa unsur. Diantaranya Satpol PP Padang, Dinas Perdagangan Padang, Satpol PP Sumbar, kepolisian, jaksa, hakim dan TNI. (ade)
