TANAHDATAR, METRO
Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Niniak Mamak, Pemerintahan Nagari, 4 Wali Jorong, Ketua Pemuda serta Ketua tim tapal batas Malalo Tigo Jurai Indrawan, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanahdatar, Selasa (6/10).
Mereka memprotes dan mempertanyakan terbitnya sertifikat tanah ulayat kaum Malalo yang diperkirakan seluas 60 hektar, yang berlokasi di Jorong Rumbai, Nagari Padang Laweh Malalo. Tak hanya Jorong Rumbai, tanah di Jorong Kapuh Nagari Bungo Tanjung diduga ikut termakan.
Indrawan menyebutkan, tanah yang disertifikatkan itu adalah ulayat kaum di Malalo.
“Sertifikat ini terbit sepihak, kami tidak diberi tahu oleh BPN, kasus ini kami bawa ke ranah hukum untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Indrawan.
Ditambahkan, lokasi yang disertifikatkan pada awal Desember 2019 lalu terjadi konflik antara masyarakat Nagari Bungo Tanjung – Malalo Tigo Jurai dengan warga Nagari Sumpur.
“Desember 2019 terjadi konflik berdarah, Januari 2020 terbit sertifikat, ini sangat aneh. Sekarang pemilik tanah ulayat pun dilaporkan ke polisi,” kata Indrawan.
Sementara, Wali Nagari Padang Laweh Malalo Akhyari Dt Talarangan yang diwakili Sekretaris Nagari Bahrul Ulum menyatakan, lokasi yang disertifikatkan itu adalah ulayat kaum Malalo yang merupakan pusaka tinggi, yang telah dikelola secara turun temurun sejak ratusan tahun lalu.
Lokasi yang telah disertifikatkan itu terletak di wilayah Jorong Rumbai, Nagari Padang Laweh Malalo sejak turun temurun, bukan Nagari Sumpur,” tegasnya.
Atas dasar inilah masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo memprotes keras BPN yang telah menerbitkan sertifikat tersebut. Sebab belum ada Perda atau penetapan Bupati soal batas administrasi.
Ditambahkan, pemerintahan nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padanglaweh Malalo sudah mengirimkan beberapa kali surat penolakan ke BPN Tanahdatar dengan tembusan ke Polres Padangpanjang, Bupati Tanah Datar, Camat Batipuh Selatan, Walinagari Sumpur dan Polsek Batipuh Selatan.
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) B Datuk Lelo Marajo mengatakan, lokasi yang disertifikatkan tersebut adalah tanah pusako tinggi dan berada di wilayah Nagari Padang Laweh Malalo.
Ia menambahkan, BPN tidak bisa hanya berdasarkan hitam putih di kertas menentukan syarat pembuatan sertifikat. “Unsur historis, asal usul masyarakat hendaknya tidak dilupakan apalagi di ranah Minang,” katanya.
Munculnya sertifikat tertanggal 13 Januari 2020 tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sebab lokasi itu sehari-hari adalah lahan pertanian berupa persawahan dan kebun, pungkasnya.
Ditambahkan, saat pertemuan dengan BPN Tanahdatar, kepala BPN Tanahdatar mempersilahkan masyarakat untuk menggugat ke pengadilan. (ant)
