Jelang Pilkada Serentak tahun 2020, berbagai isu dan permasalahan bermunculan di Kota Bukittinggi. Isu dan persoalan itu menjadi tantangan bagi para calon kepala daerah bersama wakilnya untuk mencarikan solusinya.
Seperti yang dikatakan Politisi Partai Nasdem, Asril yang didampingi Politisi Partai Golkar Edison Katik Basa di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (05/10). Di mana semakin dekat Pelaksanaan Pilkada, 9 Desember 2020. Suasana politik di Bukittinggi semakin menarik untuk diikuti. Karena isu itu menjadi tantang bagi Calon Kepala Daerah (Cakadda) yang ikut Pilkada tahun ini.
Salah satu isu yang sangat menarik itu, berkaitan dengan maraknya beroperasi Lembaga Keuangan Non Perbankan. Isu itu bermunculan dari orang- perorang yang mengatakan, bahwa ada yang berdasarkan survey dan ada juga berdasarkan pengamatan di lapangan.
“Yang mana pada intinya, isu tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apakah benar Lembaga Keuangan Non Perbankan itu banyak beroperasi di Bukittinggi atau tidak,” ujar Asril.
Apabila ternyata isu itu benar, lanjut Asril, berarti yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Apalagi kalau sistem yang digunakan memberatkan kepada masyarakat. Berarti juga tidak sesuai dengan Slogan Masyarakat Minangkabau yaitu “Syarak Basandi Kitabullah,” (SBK) kata Asril yang juga anggota Komisi II DPRD Bukittinggi.
Oleh sebab itu, menjadi sesuatu permasalahan yang harus ditangkap oleh Calon Kepala Daerah sebagai sebuah permasahalaan yang harus dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Karena praktek Lembaga Keuangan Non Bank yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan itu biasanya sangat memberatkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
“Jangan lagi dikatakan, tidak ada aturan yang memayungi untuk menyelesaikan masalah ini, karena negara ini negara hukum dan tidak ada juga perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma adat budaya yang berlaku di daerah setempat. Dan ini menjadi tantangan bagi Calon Kepala daerah untuk mencarikan solusinya. Sebab saat ini Masyarakat Bukittinggi terjerat dengan pinjaman kepada Lembaga Non Perbankan yang keabsahannya sangat diragukan,” ungkap Asrtil yang diamini Edison Katik Basa yang juga anggota DPRD Bukittinggi. (pry)
