DHARMASRAYA, METRO
Jelang pemberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di di wilayah Kabupaten Dharmasraya, Tim II dari Provinsi terus menggencarkan sosialiasi.
Kegiatan sosialisasi yang dilaksankan Tim II dari Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati. Selasa (6/10).
Turut hadir Plt. Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Adlisman, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan para camat se Dharmasraya.
Plt Bupati Amrizal Dt Rajo Medan alam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forkopimda berkomitmen untuk melaksanakan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru demi melindungi masyarakat dari Covid-19.
“Dengan melakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat, mulai ditingkat kabupaten, kecamatan hinggga nagari dan jorong,” ujarnya.
Menurutnya, penyuluhan dan penyebarluasan informasi terkait perda AKB ini, diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini.
“Dengan adanya Perda ini, kita berharap dapat mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim II Sosialisasi Perda AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid Provinsi Sumatera Barat, Kombes Pol. Nina Febri Linda, SH, mengatakan, pemberlakukan Perda akan dimulai 7 hari setelah diterbitkan pada 1 Oktober 2020 lalu.
“Jadi 7 hari ini adalah masa sosisalisasi, setalah masa sosialisasi habis, maka penegakan hukum sudah dapat dilakukan,” ujar Nina.
Kombes Pol. Nina Febri Linda, SH, yang juga adalah Kabidkum Polda Sumbar menegaskan pemberlakuan Perda ini merupakan upaya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
“Karena, sampai saat ini masih banyak mayarakat yang memiliki pemikiran bahwasanya Covid-19 itu tidak ada, sehingga mereka abai dengan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Maka dari itu, sambungnya, dengan pemberlakuan Perda ini, kita harap masyarakat patuh dengan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker saat keluar rumah. Sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah dan dikendalikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi yang juga Tim Sosialisasi, menyebutkan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
“Berupa sanksi administratif. Mulai dari kerja sosial, denda serta sanksi pidana. Sanksi ini tidak hanya bagi perorangan, melainkan juga bagi pelaku usaha hingga lembaga pemerintahan,” jelasnya.
Usai di Auditorium, sosialisasi Perda AKB oleh tim terpadu dari Provinsi Sumatera Barat bersama Pemkab Dharmasraya juga dilakukan dengan turun ke lapangan dan ke pasar Sitiung dengan membagikan masker kepada masyarakat.(g)
