Oleh: Malpeni Eka
Spesialis mengeluarkan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sepertinya memang pantas disematkan untuk Nasrul Abit, calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) periode 2021—2026. Sejak mendampingi Darizal Basir sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel) periode 2000—2025 hingga menjadi Bupati Pessel dua Periode, Nasrul Abit gigih berjuang mengeluarkan status kabupaten itu dari kategori daerah tertinggal menjadi daerah berkembang.
Nasrul Abit sadar bahwa untuk melepaskan Pessel dari status daerah tertinggal, indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI) harus di atas angka 72 persen. Meski begitu, bermodal kemampuan, niat, dan tekad yang kuat, serta dukungan dari satuan kerja perangkat daerah Pemkab Pessel, Nasrul Abit kala itu menargetkan bahwa pada tahun 2014 harapannya itu terwujud. Kerja keras itu membuahkan hasil positif. IPM Pessel kemudian menjadi 73,61 persen.
Sewaktu itu, tokoh bergelar Datuak Malintang Panai tersebut menggenjot tiga komponen, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ia juga menggenjot sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan energi, serta koperasi industri dan perdagangan juga tak luput dari perhatian. Selain itu, ia melakukan berbagai langkah strategis dan lobi tingkat “dewa” ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Tujuannya ialah mengeluarkan Pessel dari status daerah tertinggal. Pada masa itu, data penduduk Pessel berjumlah 536.835 jiwa dengan luas wilayah 5.749,5 kilometer persegi. Bermula dari hanya 37 nagari, Nasrul Abit mampu melakukan gebrakan dengan memekarkan wilayah nagari menjadi 67 nagari. Jumlah nagari yang dimekarkan terus bertambah hingga pada akhir 2011 jumlah nagari yang berhasil dimekarkan sebanyak 106 nagari. Kini, total nagari yang sudah dimekarkan sebanyak 182 nagari.Pemekaran nagari itu juga diikuti pemekaran wilayah tingkat kecamatan, dari semula 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan. Pemekaran kecamatan juga menjadi salah stau syarat teknis yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan status daerah tertinggal.
Dengan menjadi 15 kecamatan, maka secara otomatis syarat administrasi sudah terpenuhi. Meski awalnya sempat diangap mengada-ngada dan banyak pihak yang pesimis, ternyata upaya yang dilakukan Nasrul Abit tak hanya isapan jempol belaka. Ia berhasil mengeluarkan Pessel dari status daerah tertinggal menjadi daerah berkembang.
Usaha Nasrul Abit tidak hanya sampai di Pessel. Usai menuntaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Daerah Pessel, pada 2015 Nasrul Abit dipinang oleh Irwan Prayitno sebagai Wakil Gubernur Sumbar. Ia bersama Irwan Prayitno pun melenggang mulus menuju Rumah Bagonjong (sebutan kantor gubernur Sumbar).
Selama menjadi wakil gubernur, selain menunaikan tugas lain, Nasrul Abit dipercayai Irwan Prayitno untuk mengeluarkan beberapa kabupaten yang berkategori daerah tertinggal. Kesuksesannya terulang. Nasrul Abit kembali mampu menunaikan tanggung jawab itu. Tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mendapatkan kado yang sangat istimewa: Pasaman Barat dan Solok Selatan keluar dari status daerah tertinggal menjadi daerah berkembang. Capaian itu tidak bisa dilepaskan dari peran besar Nasrul Abit. Keputusan itu tertuang dalam salinan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 79 Tahun 2019 Tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Daerah Tertinggal yang Terentaskan pada 2015—2019.
Dengan demikian, tersisa satu PR besar bagi Nasrul Abit dalam hal ini, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang masih dalam proses menuju hal yang sama. Menurut Nasrul Abit, Mentawai memang sedikit berat karena secara topografi wilayah, kabupaten itu berbentuk kepulauan. Karena itu, daerah tersebut membutuhkan perhatian yang sangat serius, terutama dari sektor pembangunan infrastruktus jalan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta pengadaan air bersih. Dari segi anggaran pun, jika hanya mengandalkan APBD, dipastikan tidak akan mampu. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar juga meminta bantuan dari pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
Nasrul Abit menilai bahwa infrastruktur di Mentawai yang belum memadai juga menjadi penyebab utama Bumi Sikerei itu belum bisa terlepas dari status daerah tertinggal. Kini dengan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kemaritiman, pembangunan infrastuktur Mentawai digenjot. Pembangunan jalan trans Mentawai, yang menjadi penghubung antarpulau, pun kini setahap demi setahap sudah berjalan.
Nasrul Abit menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi, setidaknya butuh anggaran sebesar Rp2,1 triliun untuk membebaskan Mentawai dari status daerah tertinggal. Pembangunan di Mentawai dibagi menjadi tiga klaster, yakni Klaster Siberut, Klaster Sipora,dan Klaster Pagai Utara dan Selatan. Di Klaster Siberut difokuskan pembangunan sector pariwisata sesuai dengan potensinya. Di Klaster Sipora diutamakan pertumbuhan pembangunan perkotaan, Bandar Udara Rokot dan Pelabuhan Dan Tua Pejat yang terus dipoles menjadi pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Klaster Pagai
Utara dan Selatan, dengan sentral pembangunan di sektor kelautan perikanan terpadu (SKPT), pasar ikan, pengolahan, maupun pembibitan dan pembudidayaan ikan. Kini, mimpi Mentawai keluar dari status daerah tertinggal sudah di depan mata. Jalur penghubung antarpulau yang dikenal dengan sebutan Trans Mentawai dengan total panjang 390,20 kilometer itu, kini tersisa 250,70 kilometer lagi. 142,50 kilometer diantaranya sudah terlealisasi. Lagi – lagi, tangan dingin Nasrul Abit mampu mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Selangkah lagi, tanah Sikerei akan keluar dari daerah tertinggal.
Bagi Nasrul Abit, persoalan selama ini untuk mengentaskan daerah tertinggal itu ialah dukungan anggaran yang kurang memadai karena dukungan APDB kabupaten sudah terserap untuk belanja pegawai. Perkiraan anggaran itu tersisa sekitar 30 sampai 40 persen saja untuk berbagai ragam program yang sudah terkaveling, seperti pendidikan (20 persen), kesehatan (10 persen), dan sisanya untuk sektor infrastruktur.
Namun, bagi Nasrul Abit, tidak ada yang tidak mungkin terealisasi. Semua persoalan pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi, stop bicara banyak. Perbanyak aksi dan kerja karena waktu terus berjalan. Jika semua komponen bersatu dan bekerja keras, apa saja yang dicita-citakan pasti akan terwujud. Selama 15 tahun berkiprah di Pessel, berjibaku mengeluarkan kabupaten itu dari status daerah tertinggal, juga diiringi oleh Pasaman Barat dan Solok Selatan, merupakan bukti tangan dingin Nasrul Abit tak bisa diabaikan.
Nasrul Abit tak membual tanpa aksi nyata. Rekam jejak dan bukti digitalnya cukup untuk mengakui bahwa ia memang tokoh yang punya kemampuan luar biasa. Kini public Sumbar menunggu gebrakan baru Nasrul Abit. Duduk di kursi Sumbar satu nantinya apabila diberi amanah masyarakat, tidak diragukan lagi akan banyak inovasi baru yang lahir dari tokoh yang akrab dipanggil Pak NA itu. *
