SOLOK, METRO
Pemkab Solok menyambut baik upaya-upaya peningkatan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Solok. Bahkan, Pemkab Solok berencana akan mengasuransikan seluruh walinagari dan perangkatnya.
Bupati Solok Gusmal mengatakan, tahun 2019, sudah mendaftarkan sebanyak 1.817 peserta yang berasal dari 63 instansi. Untuk pemerintah nagari sudah mendaftarkan 33 wali nagari dan perangkatnya, sehingga sisanya sebanyak 41 nagari dapat dilaksanakan pada 2021.
“Pemerintah daerah akan terus selalu meningkatkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ini secara bertahap, sehingga semua tenaga kerja non-PNS di Kabupaten Solok terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Bupati Solok Gusmal.
Berdasarkan itu, ia berharap kepada pimpinan BPJS ketenagakerjaan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik, melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Solok. Sehingga tujuan dibentuknya program BPJS ketenagakerjaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Solok.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenakerjaan Solok Muhammad Fanani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah kabupaten solok yang telah mendaftarkan para pegawainya ke BPJS ketenagakerjaan sehingga mendapatkan jaminan sosial dari BPJS.
“Ini merupakan kabar baik bagi kami karena seluruh pegawai non-ASN dilingkup pemerintah daerah kabupaten solok sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di luar Kabupaten Solok,” ujar Muhammad Fanani.
Dikatakan, sampai saat ini tercatat sudah seluruh OPD di Kabupaten Solok terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (untuk pegawai non-PNS). Selama menjadi peserta kami telah membayarkan jaminan kematian 6 kasus dengan nominal kurang lebih Rp 250 juta dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 6 kasus dengan nominal kurang lebih Rp 14 juta.
Ditambahkannya, saat ini telah diberikan kemudahan dengan adanya PP No 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iyuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Covid-19.
Artinya, diberi kemudahan dan kelonggaran kepada peserta terhitung Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021, keringanan iuran diberikan sebesar 99 persen. Sehingga iuran JKK menjadi 1 persen dari iuran nimonal peserta JKK. (vko)
