TAN MALAKA, METRO
Seperti diketahui, Kota Padang masih berstatus zona merah atau resiko tingkat penular Covid-19 yang cukup tinggi. Sosialisasi hingga operasi yustisi seperti razia bagi masyarakat yang tidak memakai masker, telah sering dilakukan tim gabungan Satpol PP dan Polresta Padang.
Kepala Satpol PP Kota Padang, Alfiadi mendirikan pos-pos pengawasan. Satu pos di Jalan Khatib Sulaiman dan satu pos lagi di Jalan Sawahan. “Tujuan pos ini untuk melakukan pengawasan, baik pengawasan Perda 11 tahun 2005 tentang Trantibum maupun pengawasan Perwako Nomor 49 tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dimasa pandemi di Kota Padang,” tukas Alfiadi, Kamis (1/10).
Ia menambahkan, sebanyak 20 personel setiap hari akan ditugaskan di pos pengawasan tersebut dari pagi hingga malam. Diharapkan dengan adanya pos ini, membuat masyarakat benar-benar mematuhi aturan yang sudah berlaku.
“Kami tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan masyarakat, agar selalu patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku, apalagi sekarang di masa pandemi. Jangan sampai nanti masyarakat terkena pidana dikarenakan tidak mengikuti protokol kesehatan karena Perdanya AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) sudah direview dan pengesahan Kemendagri,” ucap mantan kepala Bapenda Padang ini.
Selain itu, ia juga mengimbau agar masyarakat selalu mengunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan setiap beraktivitas di luar rumah. Sebab dengan cara itulah, warga bisa terbebas dari wabah Covid-19.
“Kami pun minta agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Padang agar kita terbebas dari wabah virus corona ini, maka terapkanlah protokol kesehatan. Seperti wajib memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak serta sering mencuci tangan dan jaga kebersihan, peningkatan imun, istirahat yang cukup dan berdoa kepada Allah agar wabah ini cepat hilang,” sebutnya.
Anggota Komisi I DPRD Padang, Jumadi mendukung dibentuknya posko oleh Satpol PP untuk langkah pengawasan dan meminta agar memberi sanksi bagi warga yang nakal dan tak taat aturan. Kemudian, Satpol PP juga diminta mengawasi pelanggaran lainnya. Seperti pak ogah, pengemis dan anak jalanan. Hal itu sangat mengganggu ketentraman pengendara.
“Tindakan yang dianggap salah aturan harus juga diperhatikan. Jangan hanya soal Perwako Covid-19 saja,” ujar kader Golkar ini. (ade)
