SOLOK, METRO
Memasuki masa cuti selama menghadapi Pilkada, Wali Kota Solok Zul Elfian dan Wakil Walikota Solok Reinier sebagai calon petahana di Kota Solok, serahkan seluruh aset negara yang melekat padanya. Termasuk meninggalkan rumah dinas mereka sebagai fasilitas negara yang mereka tempati.
Sebelumnya, Yutris Can juga menyerahkan aset yang menjadi fasilitasnya selama menjadi ketua DPRD Kota Solok.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Solok, Syaiful Rustam mengatakan, seluruh aset negara seperti rumah dinas dan fasilitas lainya sudah diserah terimakan dari yang bersangkutan kepada pemerintah daerah sebelum memasuki masa cuti Pilkada. Sebab lanjutnya, sesuai aturan sebagai calon petahana dalam Pilkada, kepala daerah tidak dibenarkan memakai fasilitas negara. “Seluruh aset daerah sudah diserahterimakan,” ujar Syaiful.
Selain itu, Syaiful juga mengingatkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) agar jangan ikut berpolitik atau terbawa arus politik. Untuk tugas Wali kota selama masa cuti kampanye akan diemban atau digantikan oleh Penjabat Sementara Walikota yang ditunjuk Gubernur Sumbar. Kepala Dinas Perdagangan Sumbar, Asben Hendri, SE, MM dilantik Gubernur Irwan Prayitno sebagai Pjs Wali Kota Solok.
Syaiful menekankan jangan sampai ASN jadi korban politik karena ikut berpolitik atau jadi tim sukses salah satu kandidat.
“ASN harus fokus dengan tugas sebagai abdi negara, jangan sampai ikut serta berpolitik praktis, yang nantinya bisa merugikan diri pribadi. Jangan sampai melanggar disiplin, pegawai bekerjalah di kantor masing-masing sesuai tupoksi. Jaga disiplin dan tidak memasuki ranah politik selagi berdinas,” kata Syaiful.
Dia berharap ASN menjaga netralitas, tidak memihak kesalah satu bakal calon. Sebab katanya, jangankan menyatakan diri sebagai tim sukses, memberi like salah satu postingan medsos saja bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran Pilkada, setelah bakal calon ditetapkan oleh komisioner KPU.
Ya, idalam Pilkada maupun Pemilu isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi sorotan. ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara.
Keterlibatan ASN yang cukup kuat dalam memberikan dukungan kepada petahana, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, iming-iming naik jabatan atau naik promosi ketika nantinya terpilih.
Meskipun dari aspek legalitas, netralitas ASN telah diatur UU No.5/2014 tentang ASN, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 37/2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Parpol, dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang ASN berpolitik. Namun, masih saja ditemukan kasus keterlibatan ASN dalam aktivitas politik.
Menurut Syaiful, ASN hanya memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), bukan bersuara, atau berkomentar, apalagi terang-terangan mengajak orang lain berpihak ke salah satu calon.
“Terakhir mari jaga netralitas, dengan begitu ASN bisa menjadi penyejuk di tengah masyarakat sehingga Pilkada dapat berjalan dengan damai dan badunsanak,” kata Syaiful. (vko)
