Pemko Bukittinggi menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Penyerahan penghargaan disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 yang diikuti beberapa kepala daerah kabupaten dan kota dan kementerian/lembaga di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut secara during, Selasa (22/9).
Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi 2019, yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori 5 kali berturut-turut.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias bersyukur atas penghargaan yang diterima dari Menteri Keuangan tersebut. Wako mengatakan, penghargaan ini diperoleh karena prestasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemko Bukittinggi dengan perolehan opini WTP yang telah diraih selama lima kali berturut – turut.
“Alhamdulillah, kita bersyukur ini merupakan hasil kerja keras semua elemen pemerintah dan dukungan masyarakat Kota Bukittinggi tentunya dalam pengelolaan administrasi keuangan yang dari tahun ketahun terus membaik,” ucap Ramlan.
Dikatakan, walaupun penghargaan ini bukan tujuan akhir sebuah pencapaian, namun harus menjadi motivasi dan penyemangat bagi semua untuk lebih baik lagi dan bekerja keras dalam pengelolaan laporan keuangan.
Sementara, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam arahannya mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan untuk kementerian/lembaga, provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota karena telah menyelesaikan laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan transparan.
“Sebagai wujud apresiasi kita berikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini tahun 2019 dan yang telah meraih WTP 5 kali berturut-turut, serta WTP 10 kali berturut-turut,” ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya dikatakan Sri Mulyani, dibandingkan dengan tahun 2018 keberhasilan Pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD terjadi peningkatan. Hal ini juga menunjukkan semakin meningkatnya tata kelola yang tidak hanya dalam pengelolaan Barang Milik Negara tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas serta tanggungjawab pemerintahan. (pry)
