AGAM,METRO
Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, Dt Tumangguang Putiah, menandatangani nota kesepakatan antara Pemkab Agam dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
Penandatanganan ini, dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD Agam, Kamis (24/9) di aula Kantor DPRD Agam, dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua DPRD, Marga Indra Putra dan Irfan Amran. Dihadiri Sekda Agam Martiaswanto, Kepala OPD, Forkopimda dan lainnya.
Sebelum penandatanganan, Sekretaris DPRD Agam, Indra, menyampaikan nota kesepakatan KUPA PPAS-P APBD tahun 2020. “Dalam penyusunan APBD-Perubahan 2020, diperlukan KUPA APBD 2020 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemda, untuk dijadikan dasar penyusunan PPAS Perubahan APBD 2020,” ujar Novi.
Indra menyampaikan, PPAS perubahan APBD 2020, yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan prioritas belanja daerah, perubahan plafon anggaran sementara per urusan dan OPD, perubahan program dan kegiatan, serta belanja tidak langsung, dan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan KUPA PPAS-P APBD 2020. “Meski dalam situasi pandemi Covid-19, namun Pemkab Agam bersama DPRD tetap fokus dan berkomitmen untuk menyelesaikan agenda daerah di tahun 2020,” ujar Trinda.
Trinda mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa tetap memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Kita berharap, beberapa capaian kinerja pembangunan yang telah kita wujudkan dalam beberapa tahun terakhir dapat dipertahankan, meskipun dalam situasi keuangan daerah yang sangat terbatas akibat pendemi Covid-19,” ungkap Trinda.
KUPA PPAS-P APBD 2020 yang telah disepakati tersebut, akan menjadi pedoman Pemda dan DPRD dalam menyusun APBD Perubahan 2020. Pada prinsipnya, Trinda Farhan Satria menjelaskan, KUPA dilakukan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran pada APBD awal harus balance dengan APBD Perubahan tahun 2020.
“Oleh karena itu, kepada seluruh kepala OPD agar dapat memahami kondisi keuangan daerah, dan berkomitmen pada kebijakan yang telah disepakati dengan DPRD,” jelas Indra. (pry)
