LIMAPULUH KOTA, METRO
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota, menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Limapuluh Kota tahun 2020, di aula kantor KPU Limapuluh Kota, Tanjuang Pati, Rabu (23/9) pagi. Kegiatan sosialisasi yang diikuti pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati serta partai politik dan LO pasangan calon, dibuka langsung Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon, didampingi Komisioner KPU Devisi Hukum dan Pengawasan, Amfreizer, Devisi Teknis Penyelenggaraan, Rina Fitri, dan Devisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Arwantri.
Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon dalam sambutannya menekankan terkait dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan covid-19. “Jangan sampai pilkada menjadi claster baru penyebaran covid-19. Untuk itu kita komit menerapkan Tiga M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” ucapnya.
Sementara Komisioner Devisi Hukum dan Pengawasan, Amfreizer memaparkan secara rinci dan jelas terkait dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Limapulun Kota tahun 2020. Dia menguraikan terkait sumbangan dana kampanye, pengeluaran dana kampanye, laporan dana kampanye, audit dana kampanye dan ketentuan lain.
“Tahapan Dana Kampanye yang diantaranya meliputi, pembukaan rekening khusus dana kampanye, laporan awal dana kampanye /LADK, Laporan penerimaan dana dan pengeluaran dana Kampanye merupakan tahapan penting dalam Pilkada yang harus diikuti oleh Pasangan Calon, jangan sampai proses ini menganggu, sebab ada sanksi jika Pasangan Calon tidak melalui nya,” sebut Amfreizer.
Dia juga menyampaikan, dimana penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 25 September 2020, Pengumuman penerimaan LADK pada 26 September 2020, penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 31 Oktober 2020 dan penyerahan penerimaan LPSDK 1 November 2020, penyerahan LPPDK pada 6 Desember 2020 dan penyerahan LPPDK kepada KAP pada 7 Desember 2020.
Amfreizer juga menyampaikan terkait PKPU No 5 tahun 2017 terkait besaran sumbangan dana kampanye sesuai pasal 7 ayat 1, dana kampanye yang berasal dari partai atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 nilainya paling banyak Rp 750.000.000.00 setiap partai politik selama masa kampanye.
Pada ayat 2 dijelaskan, dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf a nilai paling banyak Rp 75.000.000.00 selama masa kampanye. Pada ayat 3, dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 hurur b dan huruf c maksimal Rp 750.000.000.00 selama kampanye.
Pada kesempatan itu, Amfreizer juga menjawab pertanyaan dari salah seorang pasangan calon wakil Bupati Asyirwan Yunus, terkait dana saksi. Disampaikannya, dana saksi bukanlah termasuk dalam rekening dana kampanye. “Karena, dana kampanye dengan rekening khusus harus dilaporkan paling lambat 6 Desember 2020, jika tidak melaporkan LPPDK kepada KPU ada sanksi tegasnya,” sebutnya.
Amfreizer juga menambahkan, terkait Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, KPU juga membuka help desk yang siap membantu LO atau Operator Dana Kampanye Pasangan Calon. (us)
