PADANG, METRO
Menteri Perhubungan (Menhub) RI mengeluarkan Permenhub No 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Hadirnya permenhub ini, menurut Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumbar, Deny Kusdyana menjadi salah satu upaya pihaknya, untuk menyosialisasikan sepeda.
Permenhub ini mengatur keselamatan bersepeda di jalan raya. Termasuk juga rambu-rambu serta penyediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk pesepeda. Permenhub ini lahir bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Perhubungan Nasional dan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2020. Karena itu, dengan momentum yang tepat ini, didorong supaya masyarakat yang menggandrungi sepeda, tidak hanya bersepeda dan berselfie.
Tetapi sepeda dapat menjadi kegiatan keseharian. Seperti pergi ke tempat bekerja dan aktivitas lain dan juga pergi ke sekolah. “Ini bisa menjadi nafas baru di era new normal pandemi Covid-19 saat ini. Sepeda bisa dimanfaatkan untuk keseharian. Mengurangi polusi dan hidup sehat serta dapat mengurangi penggunaan angkutan pribadi,” harapnya.
Deny juga berharap Permenhub No 59 Tahun 2020 ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, baik itu Pemprov Sumbar maupun pemerintah kabupaten kota, dengan melahirkan peraturan daerah.
“Kita care terhadap pesepeda. Melalui Permenhub No 59 Tahun 2020 ini, kita dorong fasilitas umum di daerah juga care terhadap sepeda. Seperti tempat parkir sepeda disedikan di mall, kantor dan terminal. Jadi semuanya care terhadap pesepeda. Termasuk angkutan umum, juga bisa care dengan pesepeda. Caranya, angkutan umum bisa dengan mudah mengangkut sepeda. Semuanya harus didorong ke sana,” harapnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar, Heri Nofiardi mengatakan, Permenhub No 59 tahun 2020 memberikan jaminan terhadap keselamatan bersepeda di jalan raya.
Apalagi, saat ini populasi bersepeda cukup banyak di Provinsi Sumbar dan daerah lainnya. Sementara selama ini belum ada satu pun aturan yang jelas yang mengatur bagaimana bersepeda memenuhi standar, tatatertibnya, jalurnya dan rambu-rambunya.
“Kita akan sosialisasikan permenhub ini, agar bersepeda bisa dijamin keselamatannya oleh pengendara motor dan mobil. Sosialisasi tidak hanya di tingkat pemerintah pusat tetapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” ujarnya.
Heri juga menambahkan, pihaknya juga akan kordinasikan dengan BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar, untuk mengetahui apa sudah ada daerah yang jadi pilot project dari pelaksanaan permenhub ini.
“Terutama jalur mana saja yang kita tetapkan sebagai jalur sepeda dan titik titik lokasi bersepeda yang perlu dikasih rambu-rambu. Kemudian rambu-rambu yang mengatur sepeda bisa berhenti, menyeberang, belok kanan dan kiri dan kelengkapannya,” ungkap Heri.
Heri juga memandang, Permenhub No 59 Tahun 2020 ini akan lebih kokoh jika difollow up dan didukung dengan peraturan daerah. “Karena karakter setiap daerah berbeda masing-masingnya dan punya kewenangan jalan yang berbeda. Ada kewenangan jalan kabupaten kota provinsi dan nasional,” harapnya.(fan)
