PADANG, METRO
Sidang tuntutan perkara dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan tahun 2018, dengan terdakwa Bupati Solok Selatan non aktif Muzni Zakaria, bakal digelar hari ini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Padang, Rabu (16/9).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rikhi B Maghaz mengatakan, pihaknya bersama tim telah mempersiapkan surat tuntutan yang akan dibacakan pada sidang tuntutan nanti.
“Surat tuntutan sesuai alat bukti di persidangan berupa keterangan 31 orang saksi. Ditambah, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk termasuk bukti rekaman elektronik penyadapan,” kata Rikhi B Maghaz, Selasa (15/9).
Dia mengungkap, terdakwa Muzni Zakaria akan dituntut dengan Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 61 ayat (1) KUHP. “Pasal ini sesuai dengan dakwaan tentang tindak pidana korupsi penerimaan suap,” ujar mantan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang ini.
Sementara itu, Penasihat Hukum (PH) Terdakwa Muzni Zakaria dari Elza Syarief Law Office, David Fernando Cs menyampaikan pihaknya akan menghormati tuntutan dari JPU KPK kepada Muzni Zakaria.
Meski demikian, kata Alumni Fakultas Hukum Unand ini, berdasarkan fakta persidangan dimulai dari dakwaan khususnya tentang penerimaan uang senilai Rp 3,2 miliar hingga keterangan para saksi, tidak terbukti bahwa kliennya menerima suap dari M Yamin Kahar.
“Keterangan dari Pak Yamin, bahwa itu cuma pinjam meminjam. Tidak ada bahasanya yang menyatakan itu adalah fee atau komitmen. Nah, itu tidak pernah ada. Keterangan dari saksi lain pun itu tidak ada,” sebut David.
JPU KPK mendakwa Terdakwa Muzni Zakaria telah menerima pemberian berupa uang tunai, barang, dan uang pinjaman secara bertahap dari pengusaha M Yamin Kahar. Pemberian berupa uang yang diterima Muzni secara bertahap itu sebesar Rp 25 juta, Rp 100 juta, berupa karpet masjid senilai Rp 50 juta, dan Rp 3,2 miliar. Total seluruhnya berjumlah Rp 3,375 miliar.
Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan bahwa pemberian tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena saat menjabat sebagai Bupati Solok Selatan, Terdakwa Muzni Zakaria diduga berupaya memberikan paket pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan Paket Pekerjaan Jembatan Ambayan tahun 2018 kepada pihak M Yamin Kahar. (cr1)
