PADANGPARIAMAN, METRO
Pemerintah Kabupaten Padangpariaman,kemarin, memulai penyusunan dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Masa Pandemi Covid-19. Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Eny Supartini turut hadir menghadirinya, karena Renkon tersebut telah ditetapkan sebagai pilot project nasional.
“Jadi dokumen Renkon yang kita susun di Padangpariaman ini, akan menjadi rujukan penyusunan Renkon daerah lain di Indonesia nantinya,” ujar Eni, kemarin.
Eny menjelaskan bahwa review dokumen renkon bencana gempa dan tsunami sangat penting dilakukan.
Sehingga, di dalamnya dapat disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.
“Sampai sekarang belum ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir. Jadi kita harus benar-benar siaga dalam segala hal kebencanaan,” ujarnya.
Ia mencontohkan bencana gempa dan tsunami. Sebelum adanya pandemi, proses evakuasi warga bisa dibilang sulit berjalan. Apalagi saat pendemi Covid-19 ini, menurutnya tugas dalam evakuasi tentunya semakin berat. Sebab, masyarakat tidak bisa dievakuasi ke satu titik saja.
“Strategi ini yang bakal kita rumuskan dalam dokumen Renkon Bencana Gempa dan Tsunami di Masa Pandemi ini. Jadi kita bisa tentukan bagaimana jalur dan titik evakuasi warga saat gempa ataupun tsunami di masa pandemi berjalan baik dan tidak menciptakan klaster penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Bupati Padangpariaman, H. Ali Mukhni mengatakan, kebencana sangat menjadi perhatian seriusnya. Bahkan, dirinya bersama BPBD dan stakeholder terkait selalu menyosialisasikan kebencanaan hingga ke tingkat korong di Padang Pariaman.
“Kita sering sampaikan di nagari-nagari untuk selalu waspada, siaga dan memahami prosedur evakuasi apabila terjadi bencana. Sebab kita tidak ingin kejadian 2009 terulang. Sampai-sampai ada kuburan massal di daerah kita,” ujar Ali Mukhni.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padangpariaman, Budi Mulya menjelaskan bahwa memang baru Padangpariaman yang melakukan penyusunan dokumen Renkon Bencana Gempa dan Tsunami di Masa Pandemi. Langkah cepat itu diambil pihaknya, karena kondisi pandemi tidak dapat dipastikan berakhirnya.
“Jumlah masyarakat kita di Padangpariaman ini sangat banyak. Kondisi geografis daerah kita juga banyak yang rawan bencana. Kita juga sudah pernah mengalami musibah besar di tahun 2009 lalu,” ujarnya.
Makanya, menurutnya kondisi pandemi saat ini akan sangat rawan apabila tidak dibentuk perancananaan penanggulangan saat terjadi bencana. Sebab, bisa saja memicu munculnya masalah baru, seperti penyebaran Covid-19 saat proses evakuasi skala besar.
“Dari analisasi itu, kita berinisiatif mengusulkan ke BNPB agar dokumen Rekon Bencana Gempa dan Tsunami kita di-review lagi, sehingga ada penyesuaian dengan kondisi pandemi ini. Usulan itu sangat disambut baik, bahkan kita dijadikan percontohan nasional,” ungkap Budi.
Akhirnya, imbuh Budi, BNPB terlibat langsung dan memfasilitasi segala kebutuhan penyusunan Renkon itu. Termasuk untuk melaksanakan workshop di kantor bupati Padang Pariaman. “Jadi dalam pelaksanaan workshopini, kita juga memberi contoh yang baik bagaimana upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya.
Contoh yang dimaksudnya, yaitu menjalankan proseduk tetap pencegahan Covid-19. Mulai dari pendataan pesertam, pemeriksaan suhu tubuh, rapid test, memberikan handsanitiser dan membatasi jarak setiap peserta workshop. “Protap ini memang wajib dilakukan. Waktu workshop kita juga dibatasi hanya sampai jam 1 siang. Makanya kita gelar tiga hari,” ungkapnya.
Budi menjelaskan bahwa tim penyusun dokumen Renkon itu berasal dari 30 instansi dan unsur terkait di Padangpariaman. Rencana awalnya, terdapat sekitar 45 lebih instasi/unsur terkait untuk diikut sertakan. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena tidak diizinkan dalam protap masa pandemi ini.
“Walau begitu, setelah penyusunan dokumen ini, kita wajib libatkan atau koordinasikan hasilnya kepada instansi/unsur terkait yang belum berkesempatan ikut saat ini, seperti pihak PLN. Jadi, dokumen Renkon kita ini memang dipahami di seluruh stakeholder hingga tingkat nagari bahkan korong,” pungkas Budi. (efa)
