TANAHDATAR, METRO
Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) Perubahan APBD Tanahdatar Tahun Anggaran 2020, resmi ditetapkan. Hal ini menyusul penandatanganan kesepakatan antara Pemkab Tanahdatar dengan DPRD dalam rapat paripurna, Jumat (11/9). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani serta dihadiri 27 anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu sampaikan dari hasil pembahasan antara pemerintah daerah dengan Badan Anggaran DPRD yang telah terlaksana pada tanggal 6 sampai 10 September lalu, ditetapkan pada hari ini, terdapat perubahan pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sebelum dilakukan penandatanganan konsep kesepakatan bersama Pemkab Tanahdatar dengan DPRD Tanahdatar, terlebih dahulu dibacakan Sekwan diwakili Kabag Umum dan Keuangan Aji Sagitarius Risa.
Aji Sagitarius Risa mengatakan, plafon anggaran dalam KU-PPAS Perubahan APBD 2020 yang disepakati di antara pendapatan Rp1,209 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp122.967 miliar, dana perimbangan Rp 829.724 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 194, 048 miliar.
Sedangkan total belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp 1,272 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 444.360 miliar dan belanja tidak langsung Rp 828.460 miliar dan pembiayaan daerah sebesar Rp 122.926 miliar surplus sebesar Rp 4,5 miliar. Wakil Bupati Zuldafri Darma mengtatakan, dengan telah disepakati KU PPAS dan dan telah dituangkan dalam nota kesepakatan, pemerintah daerah menyampaikan bentuk apresiasi kepada DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah membahas untuk menyamakan persepsi tentang anggaran daerah.
Disampaikan, pelaksanaan APBD 2020 dalam perjalanan berbagai faktor salah satunya adalah wabah Covid-19. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan anggaran dengan dasar penurunan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari perimbangan dan memfokuskan kembali anggaran untuk penanganan Covid-19.
Wabup berharap dengan telah ditetapkannya KU-PPAS Perubahan ini, Rancangan Perda tentang APBD Perubahan 2020 dapat segera dilaksanakan sehingga tahapan penyusunan APBD Perubahan tahun 2020 dapat selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan dapat dilanjutkan dengan persetujuan Ranperda tentang APBD Perubahan 2020. “Kepada setiap perangkat daerah nantinya untuk dapat dengan seksama dan proaktif, memperhatikan dan mengimplementasikan kedua dokumen tersebut dalam rencana kerja anggaran OPD,” kata wabup.
Perubahan struktur APBD ini, sebut wabup, membutuhkan komitmen bersama dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman pada masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19 yang saat ini sedang melanda daerah. (ant)
