PASAMAN, METRO
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Rini Juita menegaskan, Bawaslu melarang melaksanakan mutasi, rotasi jabatan jelang penyelenggaraan Pilkada untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di masing-masing daerah.
”Calon kepala daerah berstatus petahana yang maju pada Pilkada 2020, bisa didiskualifikasi jika melakukan mutasi atau pergantian pejabat daerah,” ungkap Rini Juita.
Perlu diketahui, Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti akan digelar di 270 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Salah satunya adalah Kabupaten Pasaman. Sesuai, Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berisi tentang larangan bagi kepala daerah atau petahana melakukan penggantian atau mutasi.
Selain itu, kata Rini, larangan mutasi pejabat daerah menjelang pelaksanaan Pilkada oleh kepala daerah juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mendagri RI Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.
Dimana disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada, baik yang mencalonkan maupun yang tidak mencalonkan pada Pilkada.
Rini menjelaskan, adapun objek larangan yang dimaksud dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah, melakukan ‘pergantian’ dalam hal ini hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan pejabat, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Itu artinya, enam bulan sebelum masa penetapan paslon kada, yaitu 23 September 2020 nanti tidak boleh lagi ada mutasi jabatan.
”Kecuali, mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Jika terjadi kekosongan jabatan, kepala daerah juga diperbolehkan menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt),” katanya.
Selanjutnya, kata Rini, kepala daerah juga dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon peserta Pilkada, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.
”Masa waktunya juga sama, yaitu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih. Hal ini diatur pada Pasal 71 ayat (3) UU yang sama,” tegas Rini. (cr6)
