DPRD Kota Padang melaksanakan rapat paripurna pembahasan nota keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dalam paripurna itu, pemerintah Kota Padang menyampaikan pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 355,20 miliar. Senin (21/8).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Amril Amin dan didampingi Wakil Ketua, Arnedi Yarmen. Hadir Wakil Walikota Padang Hendri Septa, anggota DPRD Padang dan sejumlah OPD Pemko Padang.
Dalam Paripurna Penyampaian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Padang tersebut, Wakil Walikota (Wawako) Padang, Hendri Septa mengatakan, dalam perubahan APBD 2020 ini pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 355,20 miliar atau 13,22 persen yaitu menjadi Rp 2,33 triliun dari yang ditargetkan sebelumnya Rp 2,68 triliun.
“Untuk mendukung pendapatan daerah 2020 tersebut, maka terget belanja daerah juga diturunkan Rp 396,87 miliar atau 14,45 persen, sehingga belanja daerah turun menjadi Rp 2,34 triliun dari yang ditargetkan sebelumnya Rp 2,74 triliun,” katanya.
Ia menyampaikan pada perubahan APBD 2020, pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami penurunan sebesar Rp 217,1 miliar atau 8,07 persen dari target sebelumnya Rp 881,99 miliar, kemudian turun menjadi Rp 664,89 miliar.
PAD tersebut terdiri atas hasil pendapatan pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp 492,01 miliar, penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 68,07 miliar, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 13,46 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 91,33 miliar.
“Dana perimbangan yang ditargetkan pada perubahan APBD 2020 sebesar Rp 1,41 triliun yaitu bersumber dari bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar Rp 66,26 miliar dari sebelumnya Rp 58,20 miliar,” ujarnya.
Dana alokasi umum ditargetkan sebesar Rp 1,068 triliun turun Rp 114,96 miliar dari yang ditargetkan sebelumnya Rp 1,183 triliun.
Ia mengatakan perubahan belanja daerah dilakukan untuk menyesuaikan dengan rencana penerimaan daerah. Pengalokasian belanja lebih ditekankan pada upaya untuk menyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
“Perubahan APBD 2020 juga dilakukan untuk penanganan COVID-19 yang berkaitan dengan pemulihan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya,” paparnya.
Oleh karena itu, dalam pengalokasiannya akan dilakukan penambahan atau pengurangan serta pergeseran anggaran dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Dalam APBD Kota Padang Tahun 2020, belanja tidak terduga mengalami peningkatan. Anggaran belanja tidak terduga yang semula dialokasikan hanya 4 milyar rupiah meningkat menjadi 172 milyar rupiah lebih.
Anggaran tersebut berasal dari penyesuaian/pengurangan pendapatan daerah dan refokusing anggaran belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja langsung SKPD.
Perioritas anggaran belanja daerah dari belanja tidak terduga ini dialokasikan untuk pembiayaan penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi dan penyediaan jaminan sosial masyarakat berupa bantuan sosial tunai akibat pandemi Covid-19.
Melalui pengalokasian anggaran ini diharapkan dapat menunjang pelaksanaan Pola Hidup Baru (New Normal) dalam sektor pendidikan, perdagangan, pelayanan pemerintah, fasilitas umum, pariwisata dan tempat ibadah, mengoptimalkan layanan kesehatan, pelayanan publik dan percepatan pemulihan ekonomi di Kota Padang.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen meminta kepada OPD yang ada untuk memaksimalkan menjalankan program-program yang sudah disusun. Agar targetnya tercapai dan ketertinggalan tak terjadi.
“ Soal penurunan pendapatan, kita akan bahas bersama TAPD dan DPRD untuk solusinya ke depan. Penurunan yang terjadi sekarang juga karena adanya pengurangan DAU dari pusat,” pungkasnya.(*)
